Sri Mulyani Ngaku Gajinya Gak sampai Rp5 M per Tahun

14 Des 2021, 17:58 WIB

Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). (IDN Times/Vadhia Lidyana).

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melakukan sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di hadapan pengusaha-pengusaha kelas kakap. Dalam kesempatan itu, dia mengaku gajinya tak sampai Rp5 miliar per tahun.

Awalnya, Sri Mulyani sedang menjelaskan terkait perubahan lapisan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dalam UU HPP. Bagi orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun, dikenakan tarif PPh sebesar 35 persen.

Dalam sosialisasi itu, hadir para pengusaha kelas kakap seperti pendiri Santini Group sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Sofjan Wanandi; Wakil Ketua Umum Apindo, Suryadi Sasmita; dan Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid.

"Yang Rp500 juta sampai Rp5 miliar itu 30 persen per tahun, dan yang pendapatannya di atas Rp5 miliar per tahun tarifnya 35 persen. Saya gak masuk ke situ sih. Tapi CEO-nya Pak Sofyan Wanandi atau Pak Arsjad saya yakin masuk ke situ," kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

1. UU HPP merombak bracket tarif PPh orang pribadi

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam UU PPh, ada 4 lapisan tarif PPh orang pribadi, yakni:

Penghasilan sampai dengan Rp50 juta per tahun dikenakan tarif 5 persen
Penghasilan lebih dari Rp50 juta-250 juta per tahun dikenakan tarif 15 persen
Penghasilan lebih dari Rp250 juta-500 juta per tahun dikenakan tarif 25 persen
Penghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun dikenakan tarif 30 persen.

Ketentuan bracket itu diubah dalam UU HPP, sebagai berikut:

Penghasilan sampai dengan Rp60 juta per tahun dikenakan tarif 5 persen
Penghasilan lebih dari Rp60 juta-250 juta per tahun dikenakan tarif 15 persen
Penghasilan lebih dari Rp250 juta-500 juta per tahun dikenakan tarif 25 persen
Penghasilan lebih dari Rp500 juta-5 miliar per tahun dikenakan tarif 30 persen
Penghasilan lebih dari Rp5 miliar per tahun dikenakan tarif 35 persen.

2. Ketentuan PTKP tidak berubah

ilustrasi pajak (IDN Times/Aditya Pratama)

Adapun ketentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tidak berubah. Dalam UU HPP, besaran PTKP bagi orang pribadi lajang masih sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun.

Namun, ada tambahan Rp4,5 juta diberikan untuk wajib pajak yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimum 3 orang.

3. Simulasi penghitungan PPh orang pribadi

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat) (2020)

Dalam sosialisasi tersebut, Sri Mulyani memberikan simulasi penghitungan PPh orang pribadi. Misalnya bagi pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan atau Rp60 juta per tahun, maka akan dikenakan PPh 5 persen. Namun, PPh tersebut hanya dipungut dari penghasilan yang sudah dikurangi PTKP.

"Selama ini orang berpikir kalau saya pendapatannya Rp60 juta, saya dikali 5 persen, tidak, dikurangi dulu Rp54 juta. Jadi yang bayar itu yang Rp6 juta, dikali 5 persen. Jadi setahun bayar pajaknya Rp300 ribu, kalau pendapatannya Rp5 juta per bulan," tutur Sri Mulyani.

Simulasi kedua, bagi pekerja dengan gaji Rp9 juta per bulan atau Rp108 juta per tahun, hanya membayar PPh dari nominal yang sudah dikurangi PTKP. Jadi, Rp108 juta dikurangi PTKP Rp54 juta, maka hasilnya Rp54 juta. Kemudian, Rp54 juta tersebut dikalikan 5 persen, hasilnya Rp2,7 juta. Nah, itulah nominal yang harus dibayarkan pekerja tersebut.

Simulasi ketiga, bagi pekerja dengan gaji Rp10 juta per bulan atau Rp120 juta per tahun. Kemudian, Rp120 juta dikurangi Rp60 juta yang merupakan batas bracket pertama, maka hasilnya Rp60 juta. Kemudian, Rp60 juta tersebut dikalikan 5 persen, sehingga hasilnya Rp3 juta.

Lalu, sisa Rp60 juta dikurangi PTKP Rp54 juta, maka hasilnya Rp6 juta. Kemudian, Rp6 juta tersebut dikalikan batas 15 persen, sehingga hasilnya Rp900 ribu. Jika ditotalkan, maka kewajiban PPh pekerja tersebut adalah Rp3,9 juta per tahun.

Simulasi di atas menggunakan asumsi apabila status pekerja tersebut lajang.