Sri Mulyani: Polri juga Punya Tanggung Jawab Jaga APBN

21 Jun 2025, 13:52 WIB

Triyan Pangastuti

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Intinya sih...

APBN sebagai shock absorber dalam hadapi guncangan global.
Tantangan global makin kompleks dengan meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah dan Eropa.
APBN diarahkan untuk dukung prioritas pembangunan nasional.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memastikan keberhasilan pelaksanaan APBN sebagai alat pembangunan. Hal ini disampaikannya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025.

“Saya mungkin termasuk menteri yang rajin hadir di forum ini, karena saya ingin menunjukkan betapa pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelenggaraan negara, menjaga masyarakat, dan mendukung perekonomian,” ujar Menkeu dalam keterangannya dikutip, Sabtu (21/6/2025).

1. APBN sebagai shock absorber dalam hadapi guncangan global

Dua pejabat dari lingkaran Istana Negara turut hadiri konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2025. (IDN Times/Triyan).

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya APBN sebagai shock absorber dalam menghadapi guncangan ekonomi global. Untuk itu, seluruh elemen di APBN harus tetap sehat saat menghadapi jalan terjal dalam ekonomi.

“Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” kata Menkeu.

2. Tantangan global makin kompleks dengan meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah dan Eropa

Ilustrasi ekonomi global. Foto: Freepik.com

Ia menjelaskan tantangan global saat ini semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa, hingga melemahnya tata kelola dunia yang berbasis multilateralisme. Menurutnya, situasi tersebut menuntut negara seperti Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional, baik di sektor ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.

“Sebagai bangsa yang besar dengan wilayah geografis yang luas, populasi yang besar, dan perekonomian yang kuat—kita perlu terus menelaah dan mengevaluasi cara kita mengelola negara. Hal ini penting agar amanat Undang-Undang Dasar, yakni ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,’ benar-benar dapat kita jaga dan wujudkan,” tegasnya.

3. APBN diarahkan untuk dukung prioritas pembangunan nasional

Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Serangan. (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan APBN akan terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Hal itu dilaksanakan melalui program-program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Dalam hal ini, peran Polri menjadi krusial dalam mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas tersebut, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi investasi serta pertumbuhan ekonomi.

“Kita berharap Kepolisian dapat menjaga kepastian hukum, keamanan, dan ketenangan masyarakat agar ekonomi bisa terus bergerak dengan baik,” ujar Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat antara Polri dan Kementerian Keuangan, khususnya dalam penindakan penyelundupan narkotika bersama Bea Cukai, serta dukungan Polri dalam menjaga kepatuhan pajak.

“Peran Kepolisian sangat penting bagi masyarakat, bagi perekonomian, dan bagi kami di Kementerian Keuangan. Sinergi antara Polri dan Kementerian Keuangan selama ini terjalin dengan baik. Kami akan terus mengajak Polri untuk bekerja sama dalam menjaga Indonesia dan melindungi masyarakatnya,” ucapnya.