Sri Mulyani Semringah Penerimaan Pajak Tembus Rp1.739,84 Triliun
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan penerimaan pajak per 12 Desember 2023 mencapai Rp1.739,84 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 101,3 persen dari target awal APBN 2023 di angka Rp1.718 triliun.
Namun, kalau dibandingkan dengan Peraturan Presiden 75/2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN 2023, penerimaan pajaknya baru teralisasi 95,7 persen dari Rp1.818,2 triliun.
"Jadi Pak Suryo (Dirjen Pajak) dalam dua minggu ke depan bisa realisasikan sesuai target Perpres yakni Rp1.818,2 triliun," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN, Jumat (15/12/2023).
1. Pajak mampu tumbuh 7,3 persen
Penerimaan pajak tumbuh 7,3 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang dipengaruhi oleh kinerja ekonomi positif serta ada penurunan signfikan harga komoditas, nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
"Pertumbuhan penerimaan pajak ini cukup baik, 7,3 persen. Jadi penerimaan pajak sudah tinggi banget dan masih tumbuh di atas tahun lalu," kata Sri Mulyani.
2. PPh migas turun 11,85 persen
.jpg)
Secara rinci, pemerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp951,83 triliun atau 108 dari target APBN awal. Kemudian, PPh migas Rp64,36 triliun atau 104,75 persen dari target, namun bila dibandingkan secara yoy mengalami penurunan hingga 11,85 persen (yoy).
"Kontraksi PPh migas cukup dalam karena harga komoditas migas yang menurun. Tapi, penerimaan Rp64,36 triliun sudah diatas target APBN," ujar Sri Mulyani.
3. PPN dan PPnBM capai Rp683,32 triliun
Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Rp683,32 triliun atau 91,97 persen dari target. Lalu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lainnya Rp 40,34 triliun atau 100,82 persen dari target.
Secara keseluruhan, APBN hingga 12 Desember tercatat defisit Rp35 triliun atau 0,17 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bahkan jumlah defisit itu juga masih jauh lebih kecil dibandingkan target awal yang mencapai Rp598,2 triliun atau 2,84 persen terhadap PDB.
