Status RI Negara Menengah Atas Dinilai Tak Cerminkan Kesejahteraan

04 Sep 2026, 08:38 WIB

Intinya Sih

Lebih dari 64 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar pengeluaran Bank Dunia sebesar 8,3 dolar AS per hari, sehingga status negara menengah atas dinilai lebih mencerminkan capaian makro.
Kenaikan PNB per kapita ditopang sektor padat modal dan komoditas ekspor, tetapi daya beli belum merata; 59,30 persen pekerja pada Mei 2026 masih berada di sektor informal.
Perbedaan metode BPS dan Bank Dunia menunjukkan banyak warga di atas garis kemiskinan domestik tetap rentan jatuh miskin saat menghadapi inflasi pangan atau berkurangnya pekerjaan formal.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, lebih dari 64 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah standar pengeluaran 8,3 dolar AS per hari yang digunakan Bank Dunia untuk mengukur kemiskinan di negara berpendapatan menengah atas.

Ekonom Core Yusuf Rendy Manilet menilai indikator tersebut relevan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh.

"Angka tersebut menjadi pengingat keras bahwa predikat Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas lebih merepresentasikan pencapaian agregat makroekonomi ketimbang pemerataan daya beli di level bawah," ungkap Yusuf kepada IDN Times, Jumat (4/9/2026).

1. Peningkatan PNB masih ditopang sektor padat karya
konsultasi dengan pekerja sosial (unsplash.com/Nik MacMillan)
Ia menilai peningkatan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Indonesia memang terus didorong oleh kinerja sektor padat modal dan komoditas ekspor unggulan. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli, khususnya bagi pekerja yang masih bergantung pada sektor informal.
Bila mengacu data BPS, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 148,19 juta orang pada Mei 2026. Dari total tersebut, 37,09 persen berstatus buruh, karyawan, atau pegawai. Di sisi lain, proporsi pekerja informal turun tipis menjadi 59,30 persen dari total penduduk yang bekerja atau setara 87,88 juta orang. Sebagai perbandingan, pada Februari 2026 proporsi pekerja informal mencapai 59,42 persen atau sekitar 87,74 juta orang.
2. Masih banyak masyarakat hidup di zona rentan
Ilustrasi kantor BPS. (IDN Times/Angelina Nibennia Zega)
Menurutnya, perbedaan standar pengukuran tersebut juga menjelaskan mengapa angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) berbeda cukup jauh dengan proyeksi Bank Dunia.
BPS menggunakan pendekatan pemenuhan kalori dan kebutuhan pokok absolut yang sangat krusial untuk memetakan kemiskinan ekstrem sehingga wajar jika angkanya berhasil ditekan hingga satu digit. Namun ketika Bank Dunia memotret kesejahteraan menggunakan standar kelayakan hidup negara menengah atas.
"Kita dihadapkan pada fakta bahwa mayoritas masyarakat yang secara statistik BPS sudah di luar garis kemiskinan rupanya masih berkutat di zona rentan," ujarnya.
3. Kelompok rentan yang bisa jatuh saat terkena guncangan
Ilustrasi bps IDN Times/Hana Adi Perdana
Dengan demikian, masyarakat yang secara statistik telah berada di atas garis kemiskinan versi BPS belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang kuat. Sebagian di antaranya masih berada dalam kelompok rentan yang mudah kembali jatuh miskin ketika menghadapi guncangan ekonomi.
"Mereka memang sudah bisa makan secara cukup tetapi belum memiliki bantalan finansial yang memadai untuk menahan guncangan inflasi pangan atau menyusutnya lapangan kerja formal," ucap dia.
Kesimpulannya, masyarakat secara statistik domestik mungkin sudah banyak yang keluar dari kemiskinan ekstrem, namun ketahanan ekonomi dan standar hidup mereka belum benar-benar setara dengan kualitas hidup masyarakat di negara menengah atas lainnya.