Terima Laporan Negosiasi Tarif Trump, Prabowo Setuju Bentuk 3 Satgas
- Presiden Prabowo menyetujui pembentukan 3 satgas baru untuk menindaklanjuti hasil negosiasi perdagangan dengan AS.
- Satgas tersebut meliputi perundingan perdagangan, investasi, keamanan ekonomi, kesempatan kerja, deregulasi kebijakan, dan harmonisasi regulasi.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tiga satuan tugas (satgas) baru untuk menindaklanjuti hasil negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Persetujuan ini diberikan setelah menerima laporan resmi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto terkait perkembangan perundingan tarif dengan pemerintah AS.
Dalam keterangannya, Airlangga mengungkapkan delegasi Indonesia telah bertemu dengan berbagai pejabat tinggi Amerika, di antaranya United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce, dan Secretary of Treasury. Selain itu, pertemuan juga dilakukan dengan Direktur National Economic Council serta sejumlah perwakilan dari negara lain.
"Secara virtual saya juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia Don Farrell dan Menteri Perdagangan dan Industri Korea Selatan Mr. Degen An. Kami juga berdialog dengan perusahaan-perusahaan besar Amerika seperti Semiconductor Industry Association, Amazon, Boeing, Microsoft, Google, dan lainnya," ujar Airlangga di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/4/2025).
1. Daftar satgas yang dibentuk
Presiden Prabowo dalam arahannya menekankan pentingnya pendekatan win-win solution dalam negosiasi. Indonesia, kata Prabowo, melalui Airlangga, tidak boleh membedakan perlakuan antara satu negara dengan negara lainnya.
Sebagai tindak lanjut, Prabowo telah menyetujui pembentukan tiga satgas khusus. Pertama, Satgas Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi. Kedua, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketiga, Satgas Deregulasi Kebijakan untuk mempercepat harmonisasi regulasi dalam mendukung investasi dan perdagangan internasional. Ketiga satgas itu juga nantinya akan berkolaborasi dengan peningkatan iklim investasi dan percepatan proses perizinan berusaha.
"Satgas-satgas ini akan mempercepat langkah kita dalam mengamankan peluang dari negosiasi, baik dengan Amerika Serikat maupun negara mitra lainnya," kata Airlangga.
2. Airlangga sebut surat yang dikirim Indonesia ke AS dapat apresiasi
Dalam kesempatan itu, Airlangga mengaku, surat resmi dari Indonesia yang diajukan pada 7 dan 9 April 2025 lalu mendapatkan apresiasi dari pihak Amerika. Surat tersebut dinilai komprehensif karena tidak hanya mengupas isu tarif, melainkan juga nontarif barrier serta strategi Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan.
"Prinsipnya kita sampaikan pendekatan fair and square. Neraca perdagangan mereka sekitar 19 miliar dolar, kita berikan pembelian lebih dari 19,5 miliar dolar, termasuk proyek-proyek besar," ujarnya.
Selain isu tarif, Indonesia juga membahas potensi investasi Indorama sebesar 2 miliar dolar AS di Louisiana, negara bagian AS untuk pengembangan Blue Ammonia. Diskusi juga menyentuh soal kerja sama di bidang critical minerals, sektor penting untuk transisi energi global.
Dalam perundingan tersebut, Indonesia meminta agar tarif ekspor komoditas utamanya ke Amerika disetarakan dengan negara-negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh. Tujuannya untuk menciptakan equal level playing field dan memperkuat daya saing Indonesia.
3. Indonesia juga teken kerja sama rahasia terkait negosiasi tarif
Airlangga menambahkan, Amerika melalui USTR telah menunjukkan komitmennya untuk terus bernegosiasi. Indonesia juga telah menandatangani perjanjian non-disclosure agreement (NDA) dengan Amerika, sehingga isi pembahasan hanya diketahui kedua pihak dan tidak diumumkan ke publik.
"Secara geopolitik, Indonesia dipandang penting oleh Amerika. Ini membuka peluang kerja sama yang lebih erat di berbagai bidang strategis," ujar Airlangga.
Airlangga menegaskan, negosiasi dengan Amerika bersifat bilateral. Tidak ada negara ketiga yang dilibatkan atau dibicarakan dalam perundingan tersebut, sehingga fokus tetap terjaga pada kepentingan nasional Indonesia.
"Dalam negosiasi, isu-isu teknis seperti nontarif barrier dan hak kekayaan intelektual juga masuk pembahasan. Namun isu-isu domestik, seperti pasar Mangga Dua, tidak menjadi topik di dalam forum ini," ucapnya.
