Jakarta, IDN Times - Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) resmi menyelenggarakan perdagangan bursa berjangka crude palm oil (CPO) perdana pada Jumat (20/10/2023). Pada perdaganan perdana itu, tercatat ada transaksi sebanyak 4 lot atau setara 100 ton CPO.
"Tadi di sesi satu, kontrak pertama transaksinya hanya empat lot atau kira-kira 100 ton," ucap Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko di Kantor ICDX, Jakarta.
Didid cukup puas atas perdagangan perdana bursa CPO tersebut. Menurut Didid, untuk ukuran transaksi perdana, hal tersebut cukup bagus dan berharap dapat berkembang.
"Ini baru hari pertama, sesi pertama, dan kontrak pertama. Jangan minta lari duluan. Saya harapkan ini bisa berjalan terus makin lama makin baik dan jenis kontraknya makin banyak," kata dia.
Indonesia resmi meluncurkan bursa minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Bursa CPO dikelola oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Bursa CPO akan menjadi acuan harga ekspor CPO. Namun, harga acuan itu hanya berlaku untuk ekspor CPO, tidak untuk produk turunannya.
"Kementerian Perdagangan inisiatif melakukan perbaikan perdagangan CPO di bursa berjangka," kata Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam peluncuran Bursa CPO di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Zulhas menambahkan, Bursa CPO Indonesia diharapkan bisa menjadi harga acuan minyak kelapa sawit dunia. Menurut Zulhas, sudah sepatutnya Indonesia yang membuat harga acuan CPO global. Apalagi, Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia.
"Jadi kalau orang tanya harga bursa CPO, di kita. Ya selama ini belum, gak terjadi. Kita bahkan ikut Rotterdam dan Malaysia. Padahal kita produsen terbesar, 46-47 juta ton. Ekspor kita hampir 30 miliar dolar AS," kata Zulhas.
Zulhas mengatakan, harga acuan sawit yang akan terbentuk di Bursa CPO akan lebih kredibel dibandingkan Rotterdam. Dia mengatakan, harga CPO menurut Rotterdam sangat tinggi. Dengan begitu, pelaku usaha harus membayar pungutan ekspor dan bea keluar yang lebih besar.