Kabinet Gemuk Dikhawatirkan Hambat Koordinasi Antarkementerian
- Kabinet Merah Putih 2024-2029 terdiri dari 48 menteri dan 55 wakil menteri serta lima Kepala Lembaga.
- Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, mengkritik kabinet supergemuk karena berpotensi lamban dalam pelaksanaan program dan koordinasi.
Jakarta, IDN Times - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan mengatakan, susunan Kabinet Merah Putih 2024-2029 gemuk atau terlalu banyak. Ini dikhawatirkan bisa menghambat koordinasi di lintas Kementerian.
Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terdiri dari 48 menteri dan 55 wakil menteri serta lima Kepala Lembaga yang akan bertugas pada periode pemerintahan lima tahun ke depan.
"Sekarang dengan kabinet super gemuk itu, bisa dikatakan dalam 1-2 tahun ke depan, gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Presiden Prabowo ingin gerakan cepat dalam menjalankan berbagai program dan visinya," kata dia, Rabu (23/10/2024).
1. Kabinet gemuk bisa perlambat eksekusi
Ia menjelaskan, Prabowo ingin gerak cepat dalam pelaksaan berbagai program dan visinya. Masalah lain yang akan datang aberkaitan dengan koordinasi.
Dengan kabinet gemuk ditambah berbagai menteri koordinator dan badan, maka koordinasi kemungkinan besar sulit.
"By default, orang gemuk itu pasti lamban. Tidak bisa lari. Kalau lari pun terseok-seok, dikalahkan yang lebih ramping. Jadi, size itu matters dalam hal efisiensi," tuturnya.
Selain itu, menurut dia, juga akan ada masalah tumpang tindih kewenangan. Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) misalnya, tugas dan fungsinya bisa saja saling bertumpuk dengan kementerian koordinator yang juga terkait pangan.
“Bisa timbul persoalan antara para menteri,” ujarnya.
2. Pengusaha sebut kabinet gemuk tidak efisien
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kabinet gemuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk lima tahun ke depan tidaklah efisien dan membuka celah terjadinya korupsi.
"Memiliki banyak Kementerian dan pejabat tinggi negara dapat menyebabkan birokrasi gemuk, sehingga cenderung tidak efisien, rentan terhadap koripsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Risiko ini sangat nyata dan perlu menjadi perhatian khusus Presiden (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," tutur Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani kepada IDN Times, Selasa (22/10/2024).
3. Pengaruhi efisiensi dan daya saing iklim usaha
Ia menjelaskan, berbagai risiko dari gemuknya susunan kabinet akan memiliki konsekuensi terhadap efisiensi dan daya saing iklim usaha/investasi nasional. Apalagi Indonesia selama ini pun terkenal dengan birokrasinya yang banyak menimbulkan overlapping, dan banyak memiliki isu inkonsistensi antar KL atau antar-lembaga.
"Sehingga masih sangat perlu dilakukan pembenahan/reformasi birokrasi agar birokrasi bagi pelaku usaha/investor menjadi lebih predictable, transparan, simple dan efisien dr sisi burden dan cost of compliance-nya," ungkapnya.
