Trump Cabut Pembatasan Emisi Gas Metana Warisan Biden, Apa Alasannya?

Penyampaian kebijakan ini dilakukan di Texas yang merupakan negara bagian produsen energi fosil terbesar di Amerika Serikat. Di hadapan para pendukungnya, Trump menegaskan bahwa pembatalan aturan bertujuan melindungi perekonomian karena standar emisi sebelumnya dinilai membebani operasional usaha migas skala kecil dan memicu lonjakan biaya produksi.

"Malam ini saya mencabut regulasi metana era Biden yang mahal demi menghemat 45 miliar dolar AS (Rp815,3 triliun) bagi konsumen dan pelaku usaha," tegas Trump, dilansir The Guardian.

Badan Perlindungan Lingkungan AS (EPA) menjelaskan bahwa kelonggaran aturan difokuskan pada sumur marjinal dengan produksi di bawah 15 barel minyak per hari. Kebijakan baru ini menghapus pemantauan emisi berbasis satelit, melonggarkan izin pembakaran gas rutin, mengurangi jadwal inspeksi rutin, serta memberikan tenggat 30 hari untuk perbaikan kebocoran. Kepala EPA Lee Zeldin menilai aturan sebelumnya tidak adil karena menyamakan kewajiban operator kecil dengan perusahaan migas raksasa.

Melalui penyesuaian aturan ini, EPA memperkirakan penghematan biaya operasional industri migas dapat mencapai Rp815,3 triliun serta menambah volume produksi minyak dan gas alam hingga tahun 2050.

Pelonggaran standar emisi tersebut menuai peringatan dari para ilmuwan karena gas metana menyumbang sepertiga pemanasan global dengan daya perangkap panas 80 kali lebih kuat daripada karbon dioksida. Meski sumur kecil hanya menyumbang lima persen dari total pasokan nasional, fasilitas tersebut menyumbang lebih dari separuh emisi metana di sektor hulu energi AS.

"Kebijakan ini mengorbankan kesehatan masyarakat demi kepentingan politik," kata juru bicara Environmental Defense Fund (EDF) yang tengah bersiap mengajukan gugatan ke pengadilan federal.

Aturan era Biden sebelumnya ditargetkan mampu mencegah pelepasan puluhan juta ton metana dan polutan berbahaya lainnya hingga 2038. Selain memperbesar risiko kerusakan iklim, pembatalan regulasi ini berpotensi memicu pemborosan pasokan gas alam bernilai miliaran dolar serta menyulitkan kepatuhan ekspor energi ke mitra dagang internasional seperti Uni Eropa dan Kanada.