Trump Setuju Pajak Orang Kaya, tapi Khawatir Dampak Politiknya
- Trump pertimbangkan pajak baru untuk orang kaya demi mendanai agenda ekonomi nasional
- Ide ini berpotensi memicu risiko politik tinggi bagi Partai Republik, terutama terkait dengan strategi komunikasi
- RUU pajak dan belanja senilai triliunan dolar AS harus diselesaikan sebelum akhir Mei 2025, mencakup berbagai kebijakan seperti perpanjangan pemotongan pajak 2017.
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan kesediaannya untuk menaikkan pajak bagi orang super kaya guna mendanai agenda ekonomi nasional. Pernyataan ini disampaikan saat Partai Republik tengah menyusun RUU pajak dan belanja senilai triliunan dolar. Meskipun terbuka terhadap ide tersebut, Trump menilai langkah ini memiliki risiko politik tinggi bagi Partai Republik.
Trump menyampaikan pandangannya lewat Truth Social pada Jumat (9/5/2025), menyebutkan bahwa kenaikan pajak bagi orang kaya bisa menjadi senjata politik bagi Partai Demokrat. Ia mengaitkan hal ini dengan kekalahan Presiden George H.W. Bush tahun 1992 yang dianggap mengingkari janji tidak ada pajak baru. Trump pun menekankan pentingnya strategi komunikasi dalam menghadapi isu sensitif ini.
Sikap ini mencerminkan perubahan arah dari kampanye 2024, saat Trump menolak kenaikan pajak untuk orang kaya. Kini, ia mempertimbangkan langkah itu untuk memberi keringanan besar kepada kelas menengah dan pekerja, sekaligus mempertahankan program-program sosial seperti Medicaid.
1. Usulan pajak baru untuk orang kaya
Trump mengusulkan tarif pajak baru sebesar 39,6 persen untuk individu berpenghasilan di atas 2,5 juta dolar AS (Rp41,3 miliar) per tahun. Usulan ini juga mencakup penutupan celah pajak carried interest yang dinilai menguntungkan investor besar di Wall Street. Gagasan ini ia sampaikan dalam percakapan telepon dengan Ketua DPR AS, Mike Johnson, pada Rabu (7/5/2025), dilansir The New York Times.
“Saya ingin memberi keringanan besar kepada kelompok pendapatan rendah, meskipun itu berarti saya harus membayar lebih,” ujar Trump dalam wawancara. Trump menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan dukungan dari pemilih kelas pekerja. Namun, usulan ini memicu perdebatan di kalangan Partai Republik.
“Kami tidak ingin menaikkan pajak untuk siapa pun. Fokus kami adalah menurunkan pajak bagi rakyat Amerika,” ujar senator John Thune, mencerminkan sikap konservatif partai terhadap perpajakan.
2. Risiko politik dan perbandingan sejarah
Trump menyadari risiko politik yang melekat pada kebijakan ini. Dalam unggahan di Truth Social, ia menulis, “Masalah dengan kenaikan pajak sekecil apa pun untuk orang kaya adalah Demokrat Radikal akan berteriak ‘Read my lips’,” merujuk pada kutipan terkenal dari George H.W. Bush yang kemudian menjadi bumerang politik.
Sejarah menunjukkan bahwa kenaikan pajak sering kali menjadi isu sensitif bagi Partai Republik. Pada 1992, Bush menghadapi kritik keras dari lawan politiknya setelah menyetujui kenaikan pajak untuk mengatasi defisit anggaran. Trump, yang menyadari risiko serupa, tampaknya berusaha menyeimbangkan kebijakan populis dengan pragmatisme politik, terutama untuk mempertahankan citra sebagai pembela kelas pekerja, dilansir CNBC.
Sebagian anggota Republik mulai membuka diri terhadap wacana ini. Sikap ini menunjukkan adanya celah dukungan meski belum menjadi arus utama partai.
“Saya tidak keberatan menaikkan pajak orang terkaya, asalkan bisnis kecil tidak terdampak.” kata senator Josh Hawley dari Missouri.
3. Tantangan dalam RUU pajak dan belanja
RUU pajak dan belanja sebesar 4,5 triliun dolar AS (Rp74,4 kuadriliun) harus diselesaikan sebelum Memorial Day akhir Mei 2025. RUU ini mencakup berbagai kebijakan seperti perpanjangan pemotongan pajak 2017, penghapusan pajak atas tip, dan peningkatan dana untuk keamanan perbatasan dan pertahanan nasional.
“Kita tidak bisa menutupi 4,5 triliun dolar AS (Rp74,4 kuadriliun) hanya dengan memangkas anggaran,” ujar seorang anggota kepemimpinan Republik, dikutip dari NBC News.
Ia menyebut bahwa peningkatan pajak bagi orang kaya bisa menjadi solusi realistis untuk mencegah lonjakan defisit dan menjaga stabilitas anggaran jangka panjang.
Namun, tuntutan dari legislator Republik di negara bagian biru menambah kompleksitas. Mereka mendorong kenaikan batas pengurangan pajak negara bagian dan lokal (SALT).
Menurut Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab, kebijakan tersebut dapat meningkatkan utang nasional hingga 1,2 triliun dolar AS (Rp19,8 kuadriliun) dalam 10 tahun, mengancam target penghematan sebesar 2 triliun dolar AS (Rp33,1 kuadriliun), dikutip dari Washington Post.
