Uber Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp710 Miliar atas Kematian Penumpang

Peristiwa bermula pada suatu malam di tahun 2023 saat Emily Normandin-Parker bersama temannya, Luna Moore, memesan Uber untuk pulang setelah keluar minum-minum. Di tengah perjalanan, Moore mengalami mual dan muntah di dalam mobil yang mereka tumpangi. Pengemudi bernama Vu Tran kemudian menepikan kendaraannya di area gore point, yaitu area segitiga di dekat jalur keluar State Route 73 di Orange County.

Setelah kendaraan berhenti, ketiga orang tersebut keluar dari mobil lalu Tran terlibat perselisihan dengan Moore terkait biaya pembersihan kendaraan. Tran lantas meninggalkan kedua perempuan muda yang diketahui sedang dalam kondisi mabuk tersebut di tepi jalan bebas hambatan. Tidak lama kemudian, Normandin-Parker masuk ke jalur lalu lintas jalan tol dan meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan.

Dilansir The Hindu, baik Tran maupun rekan korban tidak melihat secara langsung saat lalu lintas menabrak Normandin-Parker. Data GPS yang diungkap dalam proses arbitrase memperlihatkan bahwa Tran sempat melajukan mobil di dekat tubuh korban sebelum mengambil jalan keluar berikutnya. Tran kemudian menepi di dekat jalur keluar tol tersebut untuk menghubungi pihak Uber guna mengamankan klaim biaya pembersihan mobil.

Arbiter independen yang merupakan pensiunan hakim, Richard Stone, memutuskan Uber dan Tran bertanggung jawab secara bersama atas kelalaian yang menyebabkan kematian penumpang tersebut. Stone menetapkan ganti rugi masing-masing sebesar 20 juta dolar AS atau setara Rp355 miliar kepada ayah dan ibu korban, serta memberikan 300 ribu dolar AS atau setara Rp5,325 miliar kepada Moore tanpa adanya ganti rugi punitif. Arbiter menilai Tran semestinya dapat mengambil jalur keluar terdekat untuk berhenti di tempat yang aman daripada melakukan perhentian ilegal di tepi jalan tol yang aktif pada malam hari.

Dalam proses arbitrase, Uber berdalih bahwa perusahaan hanyalah platform teknologi yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi pihak ketiga independen. Pihak Uber juga berargumen bahwa Proposition 22 pada 2020 mengizinkan perusahaan memperlakukan pengemudi sebagai kontraktor independen dan membebaskan mereka dari pertanggungjawaban. Namun, Stone menolak dalih tersebut dan menegaskan bahwa Uber tetap menyediakan layanan transportasi secara aktif, menentukan tarif, dan mengawasi aspek utama pengalaman penumpang.

Sebagaimana dilansir Quartz, berkas arbitrase memuat catatan keluhan penumpang terdahulu terhadap Tran, termasuk laporan yang menyebut perjalanan bersamanya sangat tidak aman serta pengemudi tidak bisa menyetir. Stone menyimpulkan bahwa Tran menunjukkan kekhawatiran yang jauh lebih besar terhadap mobil barunya dibandingkan keselamatan penumpang yang dibawanya. Menanggapi putusan tersebut, juru bicara Uber menyatakan bahwa arbiter keliru dalam meminta pertanggungjawaban hukum dari perusahaan atas peristiwa tragis malam itu.

Pihak keluarga mengungkapkan bahwa Uber sempat berupaya merahasiakan putusan arbitrase dengan menawarkan perjanjian larangan meremehkan atau non-disparagement agreement disertai penalti 10 juta dolar AS atau setara Rp177,5 miliar. Dokumen arbitrase bertanggal Juli tersebut pada akhirnya diumumkan ke publik oleh kuasa hukum keluarga korban. Orangtua korban mengkritik keras sikap penolakan Uber yang dinilai mencerminkan ketidakmampuan patologis perusahaan dalam mengakui tanggung jawab keselamatan.

Ken Parker menegaskan bahwa dia tidak pernah menginginkan uang kompensasi tersebut atas kematian putrinya. "Aku ingin melakukan kebaikan dengan uang itu, tetapi aku tidak pernah menginginkannya. Tidak ada orangtua yang menginginkannya. Hal terbaik tentang ini adalah hal tersebut menarik perhatian pada masalah yang sangat membutuhkan perhatian," tutur Parker. Parker juga menambahkan kecaman terhadap orientasi bisnis penyedia jasa tersebut. "Mereka fokus pada keuntungan mereka, hingga mengorbankan keselamatan. Mereka tidak peduli tentang keselamatan. Mereka peduli tentang uang," tegas dia.

Keluarga mendirikan Emily Normandin-Parker Foundation untuk menyalurkan dana kompensasi demi mendorong penguatan standar keselamatan dan transparansi di industri pemesanan kendaraan. Yayasan tersebut juga akan mengalokasikan bantuan pembiayaan untuk peluang beasiswa, program bimbingan, serta dukungan terhadap organisasi LGBTQ+. Di sisi lain, Uber menyatakan terus berinvestasi pada sistem keselamatan, termasuk memperbarui panduan pengemudi mengenai larangan menurunkan penumpang di lokasi yang tidak aman.