Uni Eropa Usulkan Larangan Total Impor Gas Rusia

18 Jun 2025, 10:11 WIB

Bagus Samudro

ilustrasi pipa gas (pexels.com/David Brown)

Intinya sih...

Komisi Eropa usulkan larangan total impor gas Rusia mulai akhir 2027
Larangan ini menggunakan hukum perdagangan dan energi Uni Eropa, dengan fokus pada transparansi dan keamanan pasokan energi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Komisi Eropa pada Selasa (17/6/2025) mengusulkan larangan total atas impor gas alam dan gas alam cair (LNG) dari Rusia mulai akhir 2027. Usulan ini bertujuan meningkatkan kemandirian energi, memperkuat keamanan pasokan, dan mendorong daya saing energi Uni Eropa.

Negara-negara anggota akan menyusun rencana nasional untuk mengakhiri ketergantungan pada gas dan minyak Rusia.

Impor jangka pendek yang ditandatangani sebelum 17 Juni 2025 masih diperbolehkan hingga pertengahan 2026. Sementara itu, pengiriman gas lewat pipa ke negara-negara tanpa akses laut tetap diizinkan sampai akhir 2027. Setelah itu, seluruh impor berdasarkan kontrak jangka panjang akan dihentikan secara menyeluruh.

Dilansir dari Anadolu Agency, Rabu (18/6), pendekatan bertahap ini juga mencakup larangan layanan terminal LNG untuk entitas Rusia. Kapasitas terminal akan dialihkan ke pemasok alternatif demi mencegah lonjakan harga energi dan gangguan pasokan.

1. Komisi Eropa dorong hukum baru untuk hindari veto

ilustrasi bendera Uni Eropa (pexels.com/Dušan Cvetanović)

Usulan larangan ini memanfaatkan hukum perdagangan dan energi Uni Eropa yang memungkinkan keputusan diambil dengan suara mayoritas yang diperkuat. Dengan mekanisme itu, rencana tetap bisa disahkan tanpa persetujuan Hungaria dan Slovakia yang masih menolak larangan karena ketergantungan mereka pada gas Rusia.

Perusahaan yang memiliki kontrak gas Rusia wajib memberikan data kontrak kepada Komisi Eropa. Pengawasan akan dilakukan oleh Komisi Eropa dan Badan Kerjasama Regulator Energi Uni Eropa (ACER) guna menjamin transparansi dan keamanan pasokan energi.

Dilansir dari Al Arabiya, Dan Jorgensen, Komisaris Energi Uni Eropa menyatakan, langkah ini dirancang cukup kuat secara hukum agar perusahaan dapat menggunakan klausul force majeure untuk menghentikan kontrak tanpa risiko hukum.

2. Uni Eropa masih hadapi tantangan kontrak jangka panjang

ilustrasi bendera Rusia (unsplash.com/Egor Filin)

Pada 2021, Rusia memasok 45 persen kebutuhan gas Uni Eropa, dan jumlah itu turun menjadi 19 persen tahun lalu. Sebagian besar gas masuk lewat pipa TurkStream dan pengiriman LNG yang mencapai total 52 miliar meter kubik, dikutip dari TRT Global, Rabu (18/6).

Beberapa perusahaan energi seperti TotalEnergies dan Naturgy asal Spanyol masih terikat kontrak LNG Rusia hingga dekade mendatang. Terminal-terminal LNG akan mulai melarang layanan bagi pelanggan Rusia, dan perusahaan pengimpor wajib membuka rincian kontrak ke otoritas nasional maupun Uni Eropa.

Spanyol, Belgia, Belanda, dan Prancis mendukung larangan tersebut. Mereka menekankan pentingnya kekuatan hukum larangan demi menghindari arbitrase, karena tanpa sanksi formal, perusahaan bisa digugat oleh mitra kontraknya.

3. Uni Eropa percepat transisi energi dan cari pemasok baru

ilustrasi pabrik (pexels.com/Pixabay)

Ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyampaikan bahwa Rusia telah berkali-kali memanfaatkan energi sebagai alat tekanan. Langkah Uni Eropa kali ini disebut sebagai upaya untuk memutus ketergantungan secara permanen.

Langkah strategis ini juga bagian dari transisi menuju energi bersih di kawasan. Selain mengembangkan energi terbarukan, Uni Eropa membuka peluang impor LNG dari Amerika Serikat untuk menutup celah pasokan yang ditinggalkan Rusia.

Dengan pendekatan ini, Uni Eropa berharap bisa sekaligus memperkuat otonomi energi dan menurunkan risiko geopolitik di sektor energi untuk tahun-tahun mendatang.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.