Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia per April 2024 sebesar 398,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp6.492,2 triliun (asumsi kurs Rp16.300). Angka ini turun dibandingkan dengan ULN periode Maret 2024 sebesar 404,8 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN Indonesia mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,2 persen (yoy) pada Maret 2024. Penurunan ULN bersumber dari sektor publik dan swasta.
Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono mengataka ULN pemerintah melanjutkan tren penurunan karena realisasinya per April sebesar 189,1 miliar dolar AS, atau turun dibandingkan dengan posisi pada bulan Maret 2024 sebesar 192,2 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 0,9 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
"Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global," tegasnya dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (15/6/2024).
Erwin menegaskan, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 20,9 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,6 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, konstruksi 13,6 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 9,6 persen.
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ucapnya.
Erwin menjelaskan ULN swasta juga menurun menjadi 195,2 miliar dolar AS atau lebih rendah dibandingkan dengan 198,0 miliar dolar AS pada Maret 2024. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,3 persen (yoy) menjadi 2,9 persen (yoy) pada April 2024.
"Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan lembaga keuangan (financial corporations) dan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,7 persen (yoy) dan 2,2 persen (yoy)," ucapnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; jasa keuangan dan asuransi; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5 persen terhadap total ULN swasta.
Meski begitu, Erwin menegaskan bahwa ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1 persen pada April 2024 dibandingkan 29,3 persen pada Maret 2024.
UL didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ungkapnya.