PHRI Ungkap Dampak KUHP ke Pariwisata: Itu Merusak!
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran. (dok. YouTube Komisi X DPR RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran membeberkan dampak negatif Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap sektor pariwisata.
Dia mengatakan, saat ini berbagai negara sedang berupaya memulihkan sektor pariwisata pasca pandemik COVID-19, sehingga persaingannya ketat. Namun, disahkannya RKUHP menjadi KUHP merusak upaya itu.
"Kita sedang proses bersaing kembali dengan negara-negara lain dalam memulihkan sektor pariwisata. Namun sayangnya kita sedang punya isu gak enak. Masalah RKUHP itu menjadi agak, menjadi merusaklah istilahnya," kata Maulana dalam dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, Selasa (13/12/2022).
Baca Juga: KUHP Bikin Investor Pariwisata Resah, Ini Langkah Menparekraf
1. PHRI ungkap kemungkinan dampak KUHP ke sektor pariwisata terasa tahun depan
Pura Ulun Danu Beratan, Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Maulana mengatakan hingga saat ini, memang pihaknya belum melihat dampak signifikan pengesahan KUHP ke pariwisata. Namun, dia khawatir dampaknya akan terlihat tahun depan.
"Kami memang belum ada yang signifikan, ada yang melapor, ada pembatalan, tapi kekhawatiran kami untuk tahun depan menjadi besar," ucap Maulana.
Baca Juga: Belum Nikah Check In di Hotel Terancam Pidana, Ini Kata PHRI Sumut
2. Pariwisata RI baru saja dipandang positif dari perhelatan G20
Tugu Mandalika, The Nusa Dua, Mangupura, Bali. (dok. ITDC)Dia pun menyayangkan kondisi saat ini yang dihadapi sektor pariwisata Indonesia. Padahal, menurut Maulana, sektor pariwisata Tanah Air baru saja dipandang baik usai perhelatan Presidensi G20 Indonesia yang berakhir pada 16 November 2022 lalu.
"Kita melihat bahwa impact yang besar terhadap kegiatan MICE ini sangat berpengaruh. Kita lihat G20 di Bali, bagaimana suksesi dari pelaksanaan G20 tersebut menjadi nilai tambah branding Indonesia di mata dunia terhadap sektor pariwisata," ujar Maulana.
Baca Juga: Dubes Uni Eropa Angkat Bicara soal KUHP Indonesia
3. Australia wanti-wanti warganya yang berkunjung ke Indonesia usai pengesahan KUHP
Suasana Sydney, Australia (IDN Times/Shemi)Sebelumnya, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengeluarkan travel advice bagi warganya yang hendak berkunjung ke Indonesia. Travel advice itu menyoroti aturan baru dalam KUHP, yakni larangan berhubungan seks di luar nikah bagi penduduk lokal maupun wisatawan asing.
Menurut pembaruan yang diunggah di website Smart Traveler, Pemerintah Australia menyebutkan, Parlemen Indonesia telah meloloskan revisi hukum pidana yang mencakup hukuman untuk kohabitasi dan seks di luar nikah.
"Wisatawan berhati-hatilah karena jika tidak kita dapat melihat beberapa situasi yang sangat tidak menguntungkan di mana kita harus memberikan bantuan konsuler kepada orang-orang yang tanpa sadar atau tidak sengaja melakukan hal yang salah," tulis pengumuman tersebut.
Berita Terkini Lainnya
