Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer mengungkapkan ada badan usaha milik negara (BUMN) yang turut melakukan praktik penahanan ijazah karyawan. Padahal, itu tidak boleh dilakukan.
"Ternyata ada juga dari BUMN, melakukan praktik penahanan ijazah, ada juga swasta, ada siapapun," kata dia di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (19/5/2025).
Dia menyebutkan jumlah BUMN yang terindikasi melakukan praktik penahanan ijazah lebih dari satu. Namun, dia belum membeberkan nama-namanya karena masih dalam proses validasi.
"Ada banyak, sebetulnya banyak BUMN ya. Kalau lebih dari satu berarti banyak kan? Saya nggak mau menyebutkan dulu BUMN-nya, karena kita akan validasi dulu," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Noel itu menyatakan pihaknya akan menyampaikan temuan praktik penahanan ijazah di lingkungan BUMN kepada Kementerian BUMN, entah menteri maupun wakil menteri.
"Kita akan sampaikan ke (Menteri BUMN) Pak Erick Thohir, atau wakil menteri yang lainnya ya, wakil menteri BUMN. Kita menyampaikan bahwa di BUMN, ada tuh praktik-praktik penahanan ijazah," sebutnya.
Dia berharap Kementerian BUMN dapat mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang praktik penahanan dan penebusan ijazah di perusahaan-perusahaan milik negara.
"Jangan BUMN itu melakukan praktik-praktik penahanan ijazah dan juga jangan melakukan praktek-praktek penebusan ijazah," kata Noel.
Jika praktik tersebut terbukti terjadi, misalnya di tingkat kantor cabang BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengambil tindakan tegas berupa penyegelan terhadap cabang yang bersangkutan.
"Ketika itu terjadi, misalnya tingkat (kantor) cabang, kita segel cabangnya," tambahnya.