Calon Deputi Gubernur BI Solikin Juhro Ungkap Alasan Kredit Masih Loyo

23 Jan 2026, 18:04 WIB

WhatsApp Image 2026-01-23 at 11.41.16.jpeg

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro menjalani fit and proper test di Gedung DPR. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Uang primer menopang likuiditas dalam perekonomianM0 atau Uang Primer (primary money) adalah istilah yang merujuk pada uang yang berfungsi sebagai dasar atau cikal bakal uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam sistem moneter, M0 mencakup uang yang diterbitkan langsung oleh otoritas moneter, seperti Bank Indonesia (BI), yang terdiri dari uang kartal (seperti uang kertas dan koin) serta giro yang ada di bank sentral.
BI keluarkan kebijakan yang mendorong permintaan kreditUntuk mempercepat peredaran uang, Solikin mengungkapkan bahwa kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dapat digunakan untuk mendorong kredit. Namun

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro, menyampaikan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda. Menurutnya, masalah utama yang dihadapi adalah lemahnya sisi permintaan, meskipun likuiditas telah banyak digelontorkan ke pasar.

“M0 itu adalah embrio dari uang, atau uang primer. Itu merupakan utang atau tagihan dari otoritas moneter kepada masyarakat. Namun, meskipun M0 itu penting, ia tidak akan menjadi uang yang efektif jika tidak melalui mekanisme pencetakan,” jelas Solikin saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

1. Uang primer menopang likuiditas dalam perekonomian

ilustrasi rupiah (Unsplash/Mufid Majnun)

M0 atau Uang Primer (primary money) adalah istilah yang merujuk pada uang yang berfungsi sebagai dasar atau cikal bakal uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam sistem moneter, M0 mencakup uang yang diterbitkan langsung oleh otoritas moneter, seperti Bank Indonesia (BI), yang terdiri dari uang kartal (seperti uang kertas dan koin) serta giro yang ada di bank sentral.

Meski M0 diperlukan untuk menopang likuiditas di sistem keuangan, uang kartal saja tidak cukup untuk mendukung perputaran ekonomi yang efektif.

“(Diperlukan) Money Generation atau Money Creation. Akhinrya BI menciptakan instrumen-instrumen di pasar keuangan yang mendorong uang beredar," tegasnya.

2. BI keluarkan kebijakan yang mendorong permintaan kredit

Ilustrasi Bank Indonesia (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Untuk mempercepat peredaran uang, Solikin mengungkapkan bahwa kebijakan Bank Indonesia terkait penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) dapat digunakan untuk mendorong kredit. Namun, meskipun dana telah disalurkan melalui kredit, uang tersebut tidak langsung digunakan untuk kegiatan ekonomi riil. Sebagian besar kembali masuk ke giro, sehingga perputaran uang tetap berlangsung, namun tidak cukup mempercepat kegiatan ekonomi.

“Memang saat ini isu utama adalah sisi permintaan. Respons permintaan kredit saat ini tidak sekuat beberapa tahun lalu, sehingga meskipun likuiditas sudah digelontorkan, ia tidak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi riil,” kata Solikin.

3. Permintaan melemah jadi bank kesulitan salurkan kredit

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro menjalani fit and proper test di Gedung DPR. (IDN Times/Triyan).

Terkait dengan penempatan dana pemerintah di bank-bank Himbara dan BPD sebesar Rp276 triliun yang belum memberikan dampak signifikan terhadap permintaan kredit, Solikin menjelaskan bahwa bank-bank tersebut kesulitan menyalurkan dana akibat keterbatasan sektor-sektor yang bisa menyerap kredit.

“Jika permintaannya masih lemah saat ini, maka meskipun dana telah disalurkan, dampaknya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, kita perlu mendorong pembiayaan dari sisi suplai yang harus beriringan dengan peningkatan sisi permintaan,” tegasnya.

Solikin menambahkan untuk mengatasi masalah ini, koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat penting. Menurutnya, meskipun kebijakan moneter dari bank sentral memiliki peran besar, kebijakan sektoral dan fiskal harus menjadi fokus utama untuk mendorong permintaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi.