Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
ilustrasi obat-obatan (IDN Times/NRF)
  • GSK menerima delegasi BPOM, BPK, dan Kedutaan Besar RI di London untuk berdiskusi tentang akses inovasi kesehatan di Indonesia.

  • Pembahasan mencakup evaluasi regulasi, kesiapan registrasi dan peluncuran, serta penguatan ilmu regulasi, sistem mutu, dan farmakovigilans.

  • GSK menyatakan akan menindaklanjuti kolaborasi dengan BPOM dan pemangku kepentingan. Rilis belum merinci target waktu atau indikatornya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Obat dan vaksin baru bisa bermanfaat ketika tersedia bagi pasien yang membutuhkannya. Namun, proses dari penemuan ilmiah hingga akses pasien mencakup banyak tahap, termasuk evaluasi keamanan, khasiat, mutu, registrasi, dan pembiayaan.

Isu tersebut menjadi pokok pertemuan antara GSK dan delegasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. Pertemuan berlangsung di kantor pusat global GSK di Inggris dan membahas cara agar inovasi kesehatan dapat tersedia di Indonesia secara bertanggung jawab.

Akses inovasi berdampak pada pasien dan keluarga

Dalam rilisnya, GSK menyoroti beban yang dapat muncul ketika pasien mencari pengobatan ke luar negeri, seperti biaya tambahan, waktu jauh dari keluarga, serta pekerjaan atau pendidikan yang tertunda. Perkiraan pengeluaran kesehatan Indonesia yang mengalir ke luar negeri mencapai sekitar Rp150 triliun setiap tahun.

Menurut laporan PhRMA 2023 tentang ketersediaan obat baru, dari 460 obat yang pertama kali diluncurkan secara global pada 2012–2021, sekitar 9 persen diluncurkan di Indonesia. Laporan itu juga mencatat jeda rata-rata sekitar 40 bulan antara peluncuran global dan peluncuran lokal. Hanya sekitar 2 persen dari kelompok obat tersebut tercakup dalam pembiayaan publik JKN.

Menurut GSK, akses inovasi penting ketika terapi yang tersedia belum cukup membantu mengendalikan penyakit atau meringankan gejala. Vaksin, sementara itu, berperan mencegah penyakit berkembang menjadi komplikasi yang dapat berujung pada rawat inap, hilangnya produktivitas, dan beban finansial bagi keluarga.

Manfaat kesehatan tidak hanya diukur dari panjangnya usia harapan hidup, tetapi juga dari lamanya seseorang dapat hidup dalam kondisi sehat. Perhatian ini terutama penting bagi pasien dengan penyakit serius, kronis, atau sulit ditangani, serta bayi, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Kolaborasi regulasi tetap mengutamakan keselamatan

Pertemuan antara GSK dan delegasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris. (dok. Istimewa)

Dialog ilmiah sejak tahap awal dan pemanfaatan mekanisme reliance merupakan salah satu pembahasan. Reliance merujuk pada pemanfaatan hasil evaluasi regulator lain sebagai bahan pertimbangan, dengan kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada BPOM. Standar keamanan, khasiat, dan mutu disebut tetap menjadi landasan.

Pembahasan lain mencakup kesiapan registrasi dan peluncuran obat, vaksin, serta indikasi baru yang menjadi prioritas. GSK dan BPOM juga membicarakan pertukaran keahlian berkelanjutan dalam ilmu regulasi, sistem mutu, dan farmakovigilans, yaitu pemantauan keamanan obat setelah digunakan.

Giacomo Miccoli, Presiden Direktur GSK Indonesia, mengatakan:

“Setiap inovasi membawa kemungkinan untuk pasien dapat memperoleh pilihan perawatan yang lebih sesuai, mencegah penyakit, dan lebih banyak orang dapat menikmati hidup yang bukan hanya lebih panjang, tetapi juga lebih sehat. Kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada BPOM atas kepemimpinan ilmiah, ketelitian, dan keterbukaannya dalam membangun dialog. Percepatan akses bukan berarti mengurangi standar, melainkan bekerja lebih cerdas agar bukti ilmiah yang kuat dapat diterjemahkan menjadi manfaat bagi pasien secara tepat waktu, aman, dan bertanggung jawab. Ketika pasien menjadi pusat keputusan, kolaborasi menjadi jalan untuk mengubah sains menjadi harapan dan dampak nyata bagi Indonesia.”

Dr. Shanti Marlina, S.Si., Apt., M.Sc., Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, mengatakan:

“Bagi BPOM, inovasi kesehatan harus selalu bermuara pada perlindungan dan manfaat bagi pasien. Dialog serta pertukaran pengetahuan dengan GSK menjadi bagian dari upaya memperkuat ilmu regulasi, sistem mutu, dan farmakovigilans sehingga inovasi dapat dinilai secara tepat waktu dengan tetap memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Kolaborasi berbasis bukti seperti ini penting untuk membangun sistem regulasi yang tangguh, responsif, dan dipercaya masyarakat, serta mendukung upaya agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih panjang, sehat, dan produktif.”

GSK menyampaikan rencana investasi dan tindak lanjut

GSK telah hadir di Indonesia selama lebih dari 50 tahun, dan telah membawa obat dan vaksin inovatif ke Indonesia secara berkala setiap enam bulan dalam dua tahun terakhir.

Secara global, GSK juga merencanakan investasi sebesar £400 juta untuk membangun pusat riset dan pengembangan baru di Cambridge Biomedical Campus, Inggris. Fasilitas seluas sekitar 300 ribu kaki persegi itu direncanakan mendukung riset onkologi, penyakit pernapasan, hepatologi, vaksin, dan HIV. Kedekatan pusat tersebut dengan universitas, rumah sakit, perusahaan bioteknologi, dan ekosistem kecerdasan buatan dapat memperkuat kolaborasi riset.

Setelah pertemuan di London, GSK menyatakan akan bekerja secara transparan bersama BPOM dan pemangku kepentingan di Indonesia untuk menerjemahkan kemajuan ilmiah menjadi akses yang bertanggung jawab bagi pasien.

Curated For You

Editorial Team

Related Article