Referensi
Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Presiden Prabowo Bahas Penguatan BPJS Kesehatan, Pemerintah Siapkan Tambahan Rp20 Triliun,” 28 September 2026.
Badan Pengawas Obat dan Makanan, “Kepala BPOM Dorong Reliance dan Kepercayaan dalam Kemitraan Regulasi Global,” 22 Juli 2026.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Percepat Akses Obat dan Alat Medis Baru, Kemenkes Terapkan Sistem Evaluasi Mandiri,” 9 Juli 2026.
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, “BKPK Sosialisasikan Pedoman PTK Mandiri untuk Percepat Akses Teknologi Kesehatan,” 10 Juli 2026.
Komite Penilaian Teknologi Kesehatan, “Komite PTK Tetapkan 4 Topik Prioritas Penilaian Teknologi Kesehatan Tahun 2026,” 9 September 2026.
IPMG Dukung JKN Berbasis Nilai, Dorong Akses Obat Inovatif
4 min read
Intinya Sih
IPMG mendorong JKN berbasis nilai/value-based healthcare (VBHC) yang fokus pada hasil kesehatan pasien.
Pemerintah menambah Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada 2026; pembiayaan terapi baru tetap mempertimbangkan manfaat klinis, kajian ekonomi kesehatan, dan keberlanjutan JKN.
IPMG menilai akses obat inovatif di JKN masih rendah, sekitar 2 persen, serta mendukung penguatan HTA, regulasi transparan, dan kolaborasi pemerintah untuk mempercepat akses pasien.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Setelah serangan jantung pertama, perawatan tidak berhenti saat pasien boleh pulang dari rumah sakit. Pengendalian kolesterol dan terapi lanjutan ikut menentukan risiko kejadian berikutnya. Honorary Secretary International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Idham Hamzah menggunakan contoh itu untuk menjelaskan pergeseran dari layanan yang dinilai berdasarkan banyaknya tindakan (volume-based healthcare) menuju layanan yang juga melihat hasil bagi pasien, atau value-based healthcare (VBHC).
Dalam skenario yang ia sampaikan dalam sesi media pada Kamis (15/10) siang di Jakarta, serangan jantung berulang bisa berujung pada operasi, perawatan di unit gawat darurat atau ICU, dan rehabilitasi. Biaya perawatan bertambah, sementara pasien usia produktif dapat kehilangan waktu kerja. "Fokusnya adalah pada hasil kesehatan pasien," kata Idham.
Pemerintah menyetujui tambahan Rp20 triliun untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan pada 2026. Dana itu bertujuan memperkuat keuangan BPJS dan menjaga pembayaran klaim fasilitas kesehatan. Bagi pasien yang memerlukan terapi baru, keputusan pembiayaan tetap perlu mempertimbangkan manfaat klinis dan keberlanjutan JKN.
Direktur Eksekutif IPMG Ani Rahardjo menyebut akses obat inovatif sebagai salah satu bagian dari transformasi ini.
“Akses pasien terhadap obat-obatan inovatif merupakan bagian penting dalam transformasi menuju VBHC, guna memastikan pasien memperoleh terapi terbaik sekaligus menjaga keberlanjutan JKN,” ujarnya.
Peran HTA
Izin edar dan pembiayaan JKN adalah dua tahapan yang berbeda. Menurut IPMG, registrasi obat baru kini lebih cepat, tetapi hubungan antara regulasi, penilaian teknologi kesehatan (PTK)/health technology assessment (HTA), dan keputusan pembiayaan masih perlu diperkuat. Tujuannya agar pasien bisa mengakses terapi yang dibutuhkan dengan tetap mengutamakan bukti klinis, kajian ekonomi kesehatan, serta keselamatan pasien.
Salah satu jalur percepatan yang disoroti IPMG adalah mekanisme reliance BPOM. Melalui mekanisme ini, BPOM dapat merujuk hasil penilaian regulator tepercaya dari negara lain. BPOM menyebut waktu evaluasi reliance sekitar 70 persen dari jalur reguler, tanpa mengurangi penilaian keamanan, mutu, dan khasiat obat.
HTA membantu menilai seberapa besar manfaat suatu obat atau teknologi kesehatan dan apakah manfaat itu sepadan dengan biayanya. Pada Juli 2026, Kemenkes membuka jalur PTK mandiri agar pemangku kepentingan—termasuk industri, rumah sakit, akademisi, dan organisasi pasien—dapat mengajukan kajian.
Idham menyebut Kelompok Kerja Obat Inovatif bersama Kemenkes sebagai ruang untuk menyusun strategi percepatan akses.
“Melalui kelompok kerja ini, kami bersama pemerintah menyusun strategi percepatan akses obat-obatan inovatif di Indonesia, dengan dukungan bukti klinis, kajian ekonomi kesehatan, serta berbagi praktik dan pengalaman global,” katanya. IPMG akan terus mendukung pemerintah melalui penyediaan bukti klinis dan bukti ekonomi.
Idham menambahkan, kerja sama HTA dengan Kemenkes telah berjalan sejak 2023. Dalam prosesnya, IPMG mengundang pakar dari Korea Selatan, Taiwan, dan Australia untuk berbagi metode dan membantu memperkuat kapasitas ahli HTA lokal.
Perusahaan anggota IPMG juga berpartisipasi. Ia menyebut sedikitnya delapan kajian HTA dari perusahaan anggotanya sedang dalam proses untuk menilai, antara lain, apakah terapi dapat mengurangi rawat inap atau operasi dan memberi manfaat jangka panjang bagi pasien.
Menurut IPMG, aturan yang lebih mudah diprediksi dan proses penilaian yang transparan dapat memberi kepastian bagi investasi sektor kesehatan serta membantu mempercepat ketersediaan obat. Pada 2026, Komite PTK menetapkan empat topik prioritas untuk dikaji dari 97 usulan yang masuk dari 43 pemangku kepentingan.
Akses obat, kontribusi industri, dan manfaat bagi pasien
Honorary Secretary IPMG, Idham Hamzah. (Dok. IPMG) IPMG, yang mewakili 24 perusahaan biofarmasi internasional berbasis riset yang beroperasi di Indonesia, mendefinisikan obat inovatif sebagai obat atau vaksin baru yang lahir dari riset dan pengembangan.
Ani mengatakan perusahaan-perusahaan anggotanya telah menjadi bagian dari sektor kesehatan dan ekonomi Indonesia selama lebih dari lima dekade. Dari 24 anggota, 17 memiliki pabrik di Indonesia.
Di sisi akses, Idham menyatakan cakupan obat inovatif dalam JKN baru sekitar 2 persen, sementara lebih dari 400 produk inovatif tersedia secara global, yang artinya jumlahnya masih sangat sedikit.
IPMG menyatakan ingin memperluas ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan obat inovatif dengan tetap menjaga etika serta keselamatan pasien. Organisasi ini juga mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi. Melalui Manifesto Working Group, IPMG berencana menyelaraskan kebijakan lintas sektor agar akses pasien membaik dan transformasi sistem kesehatan berjalan.
Akses terapi yang lebih luas dapat mendukung kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Ani menyebut Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan momentum yang tepat untuk membangun sistem yang berpihak pada pasien, dan IPMG ingin terus menjadi mitra strategis pemerintah dengan membawa bukti, keahlian, dan investasi jangka panjang.
"Berinvestasi pada kesehatan rakyat adalah investasi terbaik untuk masa depan Indonesia.”
![[QUIZ] Apa Fitness Love Language Kamu? Jawab 1 Pertanyaan Ini](https://image.idntimes.com/post/20260715/upload_1f4fad55d736c0857d28717d4f5ad568_9f044a0b-3a74-43ca-bf9f-4bb408840b9c.png)
![[QUIZ] Dari Keluhan Kamu, Mungkin Ini Jenis Magnesium yang Cocok](https://image.idntimes.com/post/20260811/gambar-artikel-88_a0d2c204-98d6-41f0-954e-b4f448a7c9b1.png)
