Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

20 Persen Orang Tua di Depok Belum Setuju Sekolah Tatap Muka

Ilustrasi pelajar SMP Negeri.(Dok. SMP 5 Semarang)
Ilustrasi pelajar SMP Negeri.(Dok. SMP 5 Semarang)

Depok, IDN Times - Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Mohammad Thamrin, mengungkapkan masih ada 20 persen orang tua yang belum setuju dengan rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah. Sementara, menurutnya sebanyak 80 persen telah setuju.

"Masih ada 20 persen orang tua yang belum menyetujui karena rasa kekhawatiran terhadap anaknya," ucap Thamrin, Selasa (7/9/2021).

Ia menegaskan persetujuan orang tua ini merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan PTM terbatas, selain kesiapan sekolah. PTM terbatas di Depok rencananya dilaksanakan mulai awal Oktober 2021.

1. Sekolah hanya dua jam, orang tua diminta aktif awasi anak

Kepala Dinas Kota Depok, Mohammad Thamrin saat di temui di SMPN 8 Depok. (IDNTimes/Dicky)
Kepala Dinas Kota Depok, Mohammad Thamrin saat di temui di SMPN 8 Depok. (IDNTimes/Dicky)

Thamrin mengatakan pelaksanaan PTM terbatas nantinya dibagi menjadi dua, kelas pagi dan kelas siang. Ia pun meminta orang tua ikut aktif mengawasi anak-anaknya saat PTM, misal menjemput sekolah agar anak tidak bermain bersama temannya di luar jam sekolah.

"Sekolahnya hanya dua jam, dan takutnya lebih dari dua jam orang tuanya tidak ngecek ke sekolah, anaknya main ke mana sama temennya. Makanya tuntutan ke orang tua juga lebih aktif lagi di situasi pandemi ini," ungkap Thamrin.

Disdik Depok pun terus mengecek persiapan pelaksanaan PTM terbatas di sekolah. Indikator pembukaan sekolah meliputi kesepakatan dengan fasilitas kesehatan setempat seperti rumah sakti atau Puskesmas, terdapat Satgas COVID-19, guru telah divaksinasi, penyediaan masker cadarangan, hingga ruang isolasi atau UKS apabila terdapat siswa yang sakit.

"Saat ini kami sedang mengecek ulang kembali terkait kesiapan sekolah, mulai tim satgas hingga penyediaan desinfektan dan saat ini pengawas sekolah sedang turun langsung ke sekolah," ujar Thamrin.

2. Sebanyak 80 persen sekolah sudah mengisi Dapodik

Ilustrasi anak sekolah (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)
Ilustrasi anak sekolah (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Thamrin mengungkapkan sebanyak 80 persen sekolah di Kota Depok sudah mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) terkait kesiapan melaksanakan PTM. Walaupun begitu, Disdik Kota Depok tetap melakukan peninjauan langsung ke sekolah terkait kesiapan tersebut.

"Kita mau cek ulang lagi, kan bisa saja kalau di atas kertas mah pada pengin check list-nya bagus," terang Thamrin.

Ia mengatakan pengecekan kesiapan sekolah dilakukan Disdik Depok sejak 4 September hingga 10 September. Nantinya, hasil pengecekan akan dilakukan evaluasi untuk kesiapan melaksanakan PTM terbatas di sekolah. 

"Kita tunggu sampai 10 September mendatang hasilnya, secara umum di atas 50 persen sekolah negeri dan swasta yang telah dicek ulang," ujar Thamrin.

3. Sekolah ditutup jika satu siswa terpapar Covid-19

Ilustrasi Mencuci Muka (IDN Times/Sukma Shakti)
Ilustrasi Mencuci Muka (IDN Times/Sukma Shakti)

Disdik Depok menekankan sekolah untuk menyiapkan sarana dan prasarana PTM, salah satunya rasio wastafel satu berbanding 40. Namun rasio tersebut akan melihat terlebih dahulu lokasi sekolah dan kemampuan anggaran sekolah.

"Harapan kita saat anak masuk itu sudah ada ada tempat cuci tangan, begitu pun anak keluar kelas juga sudah disiapkan tempat cuci tangan minimal seperti itu," ujar Thamrin.

Thamrin menegaskan, apabila ditemukan satu pelajar terpapar COVID-19, sekolah tersebut akan ditutup dan tidak diizinkan PTM terbatas. 

"Jadi kalau ada kasus kita lockdown sekolah itu, walaupun satu kelas yang kena," tegasnya.

Ia menambahkan, apabila terdapat siswa dilaporakan terpapar COVID-19, maka akan dilakukan tes antigen kepada pelajar maupun guru yang bekerja sama dengan Puskesmas. Kota Depok hingga saat ini masuk PPKM Level 3, dan diharapkan pada Oktober medatang turun ke level 2 sehingga bisa melakukan pembelajaran PTM.

"Tapi kalau nanti Oktober kondisi kita naik lagi ke (level) 4, ya otomatis batal lagi. Kan kita memperhatikan kondisi kabupaten dan kota di setiap daerah," ujar Thamrin.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Jihad Akbar
EditorJihad Akbar
Follow Us