2.752 WNI Minta Bantuan Kepulangan ke KBRI Phnom Penh
- Pendataan terus dipercepat untuk memfasilitasi kepulangan WNI yang terdampak penipuan daring di Kamboja.
- Percepatan dokumen dan keringanan sanksi keimigrasian dilakukan untuk memudahkan kepulangan WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.
- KBRI Phnom Penh mengimbau WNI yang telah memiliki SPLP dan mendapatkan keringanan sanksi keimigrasian agar segera mengatur kepulangan secara mandiri.
Jakarta, IDN Times - Memasuki dua pekan sejak terjadinya lonjakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang keluar dari jaringan penipuan daring di Kamboja, jumlah WNI yang melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh terus bertambah.
Hingga Kamis (29/1/2026) pukul 18.30 waktu setempat, tercatat sebanyak 2.752 WNI datang langsung ke KBRI untuk meminta bantuan kepulangan ke Indonesia.
Lonjakan laporan ini terjadi menyusul pengetatan penindakan oleh Pemerintah Kamboja terhadap sindikat penipuan daring. Banyak WNI dilaporkan keluar dari tempat kerja mereka dan mencari perlindungan serta pendampingan dari perwakilan RI.
KBRI Phnom Penh saat ini tengah menangani proses pendataan, verifikasi, serta fasilitasi kepulangan para WNI tersebut. Sebagian di antaranya telah berhasil kembali ke Tanah Air, meski jumlahnya masih terbatas.
Di tengah meningkatnya jumlah WNI yang membutuhkan bantuan, KBRI Phnom Penh mengatakan, terus mengintensifkan koordinasi dengan otoritas Kamboja dan instansi terkait di Indonesia guna mempercepat proses pemulangan secara tertib dan aman.
1. Pendataan terus dipercepat
Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto menyampaikan, dari ribuan WNI yang telah melapor, sebagian sudah kembali ke Indonesia secara mandiri dengan fasilitasi KBRI.
“Dari 2.752 WNI yang melapor, sebagian sudah kembali ke Indonesia, namun jumlahnya masih relatif kecil,” ujar Santo Darmosumarto, dikutip dari keterangan KBRI Phnom Penh, Jumat (30/1/2026).
Untuk mempercepat proses pemulangan, KBRI Phnom Penh terus melakukan asesmen terhadap laporan-laporan yang masuk. Hingga saat ini, sekitar 50 persen dari total laporan telah melalui tahapan asesmen awal.
Berdasarkan hasil asesmen sementara tersebut, KBRI menyatakan tidak ditemukan indikasi adanya WNI yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus ini.
2. Percepatan dokumen dan keringanan sanksi
Sebagai bagian dari upaya fasilitasi kepulangan, KBRI Phnom Penh mempercepat penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan.
Langkah ini diperkuat dengan kedatangan tim perbantuan teknis kedua dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang tiba di Phnom Penh pada Rabu (28/1/2026) dan langsung melakukan pendampingan di lapangan.
Di sisi lain, KBRI juga aktif berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk mengupayakan keringanan denda keimigrasian bagi WNI yang mengalami overstay.
Berkat koordinasi tersebut, hampir 800 WNI telah memperoleh keringanan hukuman keimigrasian dan diminta oleh otoritas Kamboja untuk segera mengatur perjalanan pulang ke Indonesia.
3. Imbauan kepulangan mandiri
Seiring keterbatasan kapasitas tempat penampungan sementara dan terus bertambahnya jumlah WNI yang datang, KBRI Phnom Penh mengimbau WNI yang telah memiliki SPLP dan mendapatkan keringanan sanksi keimigrasian agar segera mengatur kepulangan secara mandiri.
Imbauan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penumpukan WNI di lokasi penampungan sementara yang saat ini kapasitasnya terbatas.
Selain itu, KBRI memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan serta memfasilitasi akses perawatan medis bagi WNI yang membutuhkan bantuan kesehatan.
Untuk mendukung kelancaran proses deportasi, KBRI Phnom Penh juga mengimbau para WNI agar tetap menjaga komunikasi dengan keluarga di Indonesia, terutama terkait dukungan pembiayaan tiket kepulangan.
