6 Bulan Usai Mudik Lebaran, Jokowi Bakal Uji Aturan Lepas Masker
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengakatan, pemerintah saat ini sudah membuat kelonggaran aturan terkait pandemik COVID-19. Salah satunya dengan mengizinkan masyarakat mudik Lebaran.
"Pertama, memang mudik kita perbolehkan karena melihat angka-angka kasus harian sudah sangat rendah, dan kasus aktifnya sudah di bawah 20 ribu, memang rendah," ujar Jokowi di Ancol, Jakarta Utara, Senin (25/4/2022).
1. Saat ini sedang masa transisi
Jokowi memastikan, kasus aktif yang rendah di Indonesia itu sebagai salah satu bahan transisi untuk menghadapi era baru. Pemerintah akan melakukan evaluasi selama enam bulan usai mudik Lebaran untuk mengambil aturan lepas masker.
"Saya tidak ingin kayak negara-negara lain, buka maser, gak. Ini masih ada transisi, kira-kira 6 bulan, kita lihat seperti apa, baru nanti silakan kalau di luar ruangan buka masker, kalau di dalam (ruangan) tetap masih pakai masker," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menerangkan, pemerintah tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Oleh karenanya, dalam mengambil suatu kebijakan perlu melihat situasi terlebih dahulu.
"Karena apapun kita punya pengalaman, saat delta seperti apa, saat omicron seperti apa, sehingga kehati-hatian, kewaspadaan tetap harus," katanya.
2. Jokowi bakal mudik ke Yogyakarta
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan tahun ini berencana mudik Lebaran Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski demikian, Jokowi tak menjelaskan secara rinci alasannya mudik ke Yogyakarta.
"Saya mudik ke Solo, tapi saya gak ke Solo. Jadi saya ke Jogja," ujarnya.
Jokowi mengaku, dirinya juga akan melaksanakan salat Idul Fitri di Yogyakarta. Meski demikian, dia tidak mengetahui berapa lama akan berada di Yogyakarta selama mudik Lebaran.
"Belum tahu," katanya.
3. Jokowi tak akan gelar halal bihalal
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku tidak akan menggelar halalbihalal. Sebab, acara tersebut dapat mengundang banyak orang. Sementara, Indonesia saat ini masih dalam pandemik COVID-19.
"Gak, seperti yang sudah saya sampaikan, halalbihalal terutama yang menyangkut kerumunan orang banyak, pemerintah ajak sebaiknya tidak, utamanya untuk para pejabat," katanya,
