- Indonesia akan menerima praktik penyembelihan daging yang berlaku di AS, di mana patuh terhadap hukum Islam atau negara manapun yang merupakan anggota Standards and Metrology Institute for Islamic Countries
- Indonesia akan mengecualikan produk-produk yang tidak terbuat dari hewan dan pakan ternak baik melalui rekayasa genetik atau tidak, dari kewajiban sertifikasi halal
- Indonesia akan mengecualikan wadah atau bahan apapun untuk mengangkut makanan dan produk pertanian dari kewajiban sertifikasi halal
- Indonesia akan mengecualikan produk pengemasan, penyimpanan dan perusahaan-perusahaan gudang yang merupakan bagian dari rantai pasok milik AS, dari persyaratan pengujian dan sertifikasi kompetensi halal untuk karyawan mereka.
- Indonesia tidak akan mengadopsi langkah apa pun yang mengharuskan perusahaan AS untuk menunjuk seorang ahli halal untuk mengawasi operasi perusahaan
Kepala BPJH: Produk Makanan AS yang Masuk RI Wajib Bersertifikat Halal
Intinya Sih
- BPJH menegaskan semua produk makanan asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tetap wajib memiliki sertifikat halal, sesuai ketentuan dalam perjanjian tarif resiprokal kedua negara.
- Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan menjelaskan bahwa lembaga halal di AS seperti IFANCA dan ISA telah diakui serta diaudit oleh BPJH melalui mekanisme mutual recognition agreement.
- Pemerintah Indonesia akan menerima produk daging asal AS yang disembelih sesuai hukum Islam, dengan beberapa pengecualian untuk produk non-hewan dan bahan pendukung rantai pasok tertentu.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Jakarta, IDN Times - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) mengklarifikasi informasi yang beredar di ruang publik, bahwa produk-produk makanan asal Amerika Serikat (AS) yang akan masuk ke Indonesia tidak perlu sertifikasi halal. Persepsi itu beredar luas usai perjanjian tarif resiprokal antara Indonesia dengan Negeri Paman Sam diteken di Washington DC pada Kamis (19/2/2026).
Di dalam dokumen perjanjian setebal 45 halaman itu turut diatur mengenai sertifikasi halal bagi produk-produk impor asal AS yang akan masuk ke Indonesia. BPJH menegaskan, barang-barang yang masuk ke Indonesia, termasuk asal Negeri Paman Sam, tetap wajib bersertifikasi halal.
"Baik (bersertifikasi) halal di negara asalnya maupun (sertifikasi) halal yang diproses di Indonesia. Jadi, ketika Amerika Serikat mengatakan itu, mereka memang sudah (bersertifikasi) halal kok," ujar Kepala BPJH, Ahmad Haikal Hasan di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026).
Ia mengaku bingung mengapa bisa tercipta persepsi di Tanah Air bahwa pemerintah akan membiarkan produk-produk AS tanpa label halal boleh masuk ke Indonesia.
"Di dalam (perjanjian) tarif AS-RI di Pasal 2.22 poin nomor 1 telah dijelaskan bahwa AS mengikuti ajaran Islam dan itu disebut (di dalam dokumen). Jadi masalahnya di mana?" katanya.
1. Produk-produk AS sudah kantongi sertifikasi halal dari negara asal
Lebih lanjut, kata Haikal, produk-produk AS yang membutuhkan sertifikasi halal telah mendapat label halal oleh lembaga serupa BPJH. Lembaga itu telah diperiksa kewenangan dan cara kerjanya oleh BPJH.
"Produk-produk itu diproses oleh lembaga halal di Amerika Serikat yang sudah kami periksa juga. Itu namanya mutual recognition agreement. Ada HTO (Halal Transaction of Omaha). Merek memeriksa kehalalan semua produk dan daging di AS. Ada pula IFANCA (Islamic and Nutrition Council of America) ada ISA (Islamic Services of America), ISWA (Islamic Society of Washington)," katanya memaparkan.
"Itu semua adalah lembaga halal di luar negeri yang sudah kami datangi, audit, kami lihat langsung. Tidak hanya kami yang mendatangi. Ada lembaga independen yang mendampingi yang disebut asessor, auditor," imbuhnya.
Sehingga ia meminta publik supaya tidak perlu khawatir ada produk-produk makanan non-halal tanpa label yang lolos.
2. Prabowo tidak akan berkompromi soal sertifikasi halal
Oleh sebab itu, kata Haikal, Presiden Prabowo Subianto memahami apa yang ditekennya di Washington DC pada Kamis pekan lalu. Ia tidak akan mau berkompromi soal sertifikasi halal demi mendapat penurunan tarif.
"Jadi, no worries, jangan ada kekhawatiran lagi dan digembar-gemborkan lagi. Pak Prabowo paham sekali sehingga tidak mungkin kita sendiri menginjak-injak kedaulatan kita untuk mengikuti kepentingan segelintir orang. Itu tidak mungkin! I guarante you!" katanya dengan yakin.
Ia pun kembali memastikan produk-produk makanan yang beredar di Indonesia baik yang diimpor atau buatan dalam negeri akan terdapat label halal. Sedangkan makanan yang terbuat dari bahan tak halal akan dilabeli non-halal.
3. RI diminta menerima produk daging asal AS yang telah diproses sesuai hukum Islam
Ketentuan mengenai sertifikasi halal bagi produk makanan dan pertanian asal AS terdapat di poin penjelasan di halaman 27. Ada lima poin yang dirujuk oleh Haikal tertulis di dalam ketentuan itu yakni:
