Anies Sindir Ada Menko Mau Mengubah Konstitusi dengan Tunda Pemilu
Bakal calon presiden 2024, Anies Baswedan (IDN Times/Amir Faisol)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan menyentil petinggi negara yang mau mengubah konstitusi. Menurut dia orang tersebut memiliki jabatan strategis di pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, yakni sebagai Menteri Koordinator (Menko).
Namun demikian, Eks Gubernur DKI Jakarta itu tidak merinci secara detail sosok petinggi negara yang hendak mengubah konstitusi tersebut.
Sindiran itu disampaikan Anies Baswedan dalam Kebangsaan dan Silaturahmi Lintas Tokoh KAHMI untuk Indonesia Maju, di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3/2023).
“Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung,” katanya.
1. Dilakukan di ruang terbuka
Bakal calon presiden 2024, Anies Baswedan (IDN Times/Amir Faisol)Anies mengaku tidak bisa membayangkan narasi seperti itu muncul di ruang-ruang terbuka. Sebab, kalaupun ada pasti dilakukan di ruang-ruang terutup.
“Ndak pernah membayangkan. Kalau pun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, tapi di ruang terbuka mengatakan itu ndak pernah terbayang,” ucap dia.
Baca Juga: Kode Anies Baswedan: Sebentar Lagi Ada Tambahan Parpol Beri Dukungan
2. Menurunkan kualitas demokrasi
Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan penghargaan dari KPK (www.instagram.com/@aniesbaswedan)Anies berpendapat penundaan pemilu hanya akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia.
Menurutnya hanya orang-orang yang tidak bisa komitmen terhadap konstitusi yang bisa menyampaikan narasi penundaan pemilu di ruang-ruang terbuka.
Karena itu, menurut Anies kelompok-kelompok seperti ini yang semestinya harus dilawan.
“Ini adalah bukan menurun kualiltas demokrasi. Kualitas demokrasi kita tidak turun,” ucap dia.
Editor’s picks
“Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus dilawan,” kata dia.
Menurut dia melawan terhadap perubahan konstitusi itu bukan berarti melawan sosoknya, melainkan memperjuangan nilai-nilai reformasi 1998 yang telah dilakukan bangsa ini.
“Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan rusak,” ujar dia.
“Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insyaallah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik,” sambungnya.
3. Dua Menko di pemerintahan Jokowi sempat mendukung penundaan pemilu
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Diketahui, sejumlah elite di lingkaran pemerintahan Jokowi sempat mendukung penundaan pemilu di antaranya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Luhut bahkan menyampaikan wacana agar Pemilu 2024 ditunda berasal dari aspirasi masyarakat di lapangan. Menurutnya, publik justru bertanya-tanya untuk apa dana sebesar itu dihabiskan untuk pemilu presiden.
"Masyarakat itu bertanya kita masih sibuk lho dengan COVID. Keadaan kan masih begini (perekonomian terpuruk). Kenapa kita mesti buru-buru (mengadakan pemilu untuk pilih presiden baru)," kata dia.
Menurut Luhut Pandjaitan, ada big data yang berisi 110 juta akun di media sosial yang dukung agar pemilu 2024 ditunda.
Meski demikian, ia enggan buka-bukaan dari mana sumber big data tersebut.
"Ya, jangan lah. Untuk apa dibuka?" ujar Luhut ketika ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat pada Selasa, 15 Maret 2022.
Alih-alih membuka sumber datanya, Luhut malah menyebut bahwa teknologi sudah berkembang dengan pesat. Sehingga, ia menegaskan big data yang disampaikannya tidak mengada-ada.
"Ya pasti ada lah (sumber datanya). Masak (saya) bohong," ujar dia lagi.
Tidak hanya Luhut, Airlangga juga diketahui merupakan salah satu ketum parpol yang ikut mewacanakan agar Pemilu 2024 ditunda.
Baca Juga: Dukung Anies, KAHMI Jaya: Kapan Lagi Kader HMI Jadi Pemimpin Bangsa
Topik:
Berita Terkini Lainnya
