Anggota Komisi I: Panglima TNI Baru Harus Terpilih Sebelum 8 November
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan, berharap panglima baru TNI sudah terpilih sebelum Senin, 8 November 2021. Hal itu lantaran Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bakal memasuki masa pensiun pada hari tersebut.
"Maksimal tanggal 8 (November 2021) harus sudah ada pengganti (Panglima TNI)," ujar Syarief di kompleks Senayan, Jakarta Pusat seperti dikutip dari kantor berita ANTARA, Selasa (2/11/2021).
"Begitu dia (Hadi) masuk masa pensiun, maka masa jabatannya tidak boleh diperpanjang," tutur dia lagi.
Maka, anggota Komisi I berharap begitu Presiden Joko "Jokowi" Widodo tiba dari kunjungan kerja dari Uni Emirat Arab (UEA), sudah ada surat presiden berisi calon panglima TNI yang diajukan.
"Kita tunggu sebentar lagi. Kan Pak Presiden akan pulang dari KTT. Saya perkirakan 1-2 hari (surpres) calon panglima TNI dikirim ke DPR, setelah Beliau pulang (dari kunker)," ungkapnya.
Lalu, siapa kira-kira yang dinilai pas menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI?
1. Keputusan final soal panglima baru TNI ada di tangan Presiden Jokowi
Sementara, ketika diminta pendapatnya soal nama yang berpeluang dipilih menggantikan Hadi, ia menjawab, semua kepala staf yang ada saat ini memiliki kemampuan yang bagus dan mumpuni. Tetapi, keputusan akhir tetap berada di tangan presiden. Sebab, calon Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden.
"Kita gak bisa berandai-andai. Semua calon yang ada sekarang, semua kepala staf sekarang bagus. Tapi finalnya sama Pak Presiden. Kita tunggu saja, sabar saja," kata Syarief.
Politikus Partai Demokrat itu juga enggan berkomentar mengenai siklus panglima TNI yang biasanya dijabat bergantian dari tiap matra. Saat ini, sejumlah pihak menyebut, panglima TNI mendatang merupakan "jatah" Angkatan Laut karena dua panglima TNI sebelumnya berasal dari Angkatan Udara dan Angkatan Darat.
"Ya tergantung Pak Presiden-lah. Ada yang berpendapat siklusnya harus siapa. Sekarang (harusnya menjadi jatah) Angkatan Udara, harusnya siapa, sebelum ini siapa. Analisa orang kan begitu. Tapi, lagi-lagi kan keputusannya kembali kepada Presiden," tutur Syarief lagi.
2. KSAL Yudo Margono minta publik bersabar soal calon panglima TNI
Sementara, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meminta publik bersabar untuk menanti calon panglima TNI pengganti Hadi. Pada dasarnya pemilihan calon panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Yudo menjadi salah satu kandidat terkuat untuk dipilih jadi panglima baru TNI. Apalagi Wakil Presiden Ma'ruf Amin pernah keliru menyapa Yudo dengan sebutan Panglima. Publik pun riuh menduga Yudo bakal jadi panglima TNI selanjutnya yang menggantikan Hadi.
"Itu kan hak prerogatif Presiden. Tetapi, kita sebagai prajurit harus siap. Kalau ditanya pendapat saya mbok ya sabar. Sudah jelas sabar, nanti kan ada proses dan keputusan Presiden. Kita tunggu saja keputusan Presiden," kata Yudo sambil tertawa di sela-sela program serbuan vaksinasi pada Selasa (2/11/2021).
3. Analis pertahanan sebut panglima TNI mendatang harus dari matra TNI AL
Sementara, menurut analis pertahanan dan militer dari Universitas Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, panglima TNI mendatang sebaiknya dari matra TNI AL. Hal itu lantaran ada begitu banyak tantangan dalam waktu dekat di laut.
Salah satunya mengenai pakta pertahanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang disebut AUKUS. Kesepakatan pakta pertahanan diumumkan oleh ketiga pemimpin negara pada 16 September 2021 lalu.
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yakni Negeri Kanguru akan membangun kapal selam bertenaga nuklir yang teknologinya dipasok oleh Negeri Paman Sam. Bagi Connie, itu jelas potensi ancaman keamanan sudah berada di depan mata.
"Dengan adanya AUKUS ini, maka panglima TNI selanjutnya sudah jelas harus dari Angkatan Laut karena kita segera menghadapi perang yang berhadapan dengan laut. Kenapa? Jangan dilihat AUKUS itu sederhana karena dia (Australia) bakal bangun delapan kapal selam," kata Connie ketika dihubungi pada 20 September 2021 lalu.
Kapal selam dengan tenaga nuklir, katanya lagi, sangat mematikan, dapat beroperasi selama berbulan-bulan dan tidak dapat dideteksi oleh radar. Negara-negara di pakta pertahanan itu, Connie melanjutkan, juga akan menjalin kerja sama di bidang pertahanan udara dan antariksa.
"Mereka kan juga meneken kerja sama saling berbagi informasi intelijen Five Eyes. Jangan salah juga ya AUKUS itu juga melibatkan QUAD, Jepang dan India. Jadi, bayangkan bagaimana sikap kita akan tetap non blok, sementara anggarannya tetap dibagi rata dengan Mabes. Ini tidak mungkin. Kita harus melakukan revolusi yang hebat seperti di zaman Bung Karno," tutur dia lagi.
