Survei: Kepercayaan Publik ke TNI Paling Tinggi, DPR Terendah
- Kepercayaan publik tertinggi pada TNI, mencapai 93 persen
- Peran TNI yang semakin luas menurunkan kepercayaan publik
- Kepercayaan terhadap DPR dan partai politik rendah, hanya mencapai 56 persen
Jakarta, IDN Times - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati posisi teratas sebagai lembaga negara yang paling dipercaya publik. Sebaliknya, tingkat kepercayaan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat rendah.
Hal ini tercermin dalam hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipaparkan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam jumpa pers daring, Minggu (8/2/2026).
“Kalau dari data ini, yang paling tinggi tingkat trust-nya itu adalah TNI ya. Jadi ada total 93 persen yang sangat percaya atau cukup percaya terhadap TNI,” ujar Burhanuddin.
Berdasarkan data, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 93 persen. Rinciannya, 15 persen responden menyatakan sangat percaya dan 78 persen cukup percaya. Adapun 5 persen responden menyatakan kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Namu, Burhanuddin mencatat, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI menurun apabila dibandingkan survei sebelumnya.
“Sebenarnya agak sedikit turunnya trust (kepercayaan) terhadap TNI ini, meskipun masih di atas 90 persen. Kita pernah survei terhadap TNI di atas 95 persen,” kata dia.
1. Peran TNI yang semakin luas menurunkan kepercayaan publik
Burhanuddin menjelaskan, penurunan kepercayaan publik terhadap TNI perlu menjadi bahan evaluasi seiring semakin luasnya peran TNI di luar urusan pertahanan. Terlebih ada indikasi, peran TNI akan meluas di beberapa program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih.
“Mungkin perlu dievaluasi ya berkaitan dengan indikasi TNI yang perannya makin luas, bukan hanya di luar masalah pertahanan. Sudah ada indikasi TNI masuk ke MBG, masuk ke Koperasi Merah Putih, dan seterusnya,” ujar dia.
Keterlibatan TNI dalam urusan non-pertahanan, lanjut dia, berpotensi meningkatkan interaksi dengan masyarakat sekaligus risiko gesekan.
“Semakin TNI ikut terlibat urusan non-pertahanan, kemungkinan berinteraksi dengan masyarakat semakin besar dan kemungkinan munculnya gesekan juga semakin meningkat,” kata dia.
2. Kepercayaan terhadap Kejagung dan KPK
Dalam survei yang sama, lembaga presiden menempati peringkat kedua, dengan tingkat kepercayaan publik mencapai total 91 persen. Rinciannya, 15 persen responden menyatakan sangat percaya dan 76 persen cukup percaya.
Burhanuddin menjelaskan, umumnya tingkat kepercayaan terhadap presiden sebagai lembaga memang lebih tinggi dibandingkan penilaian kinerja. Adapun, approval rating Presiden Prabowo tercatat mencapai 79,9 persen.
“Trust terhadap presiden sebagai lembaga seringkali lebih tinggi ketimbang evaluasi kinerja atau performance-nya,” kata dia.
Sementara itu, Kejaksaan Agung menempati urutan ketiga dengan tingkat kepercayaan sebesar 80 persen. Terdiri dari 6 persen sangat percaya dan 74 persen cukup percaya.
“Kemudian MK 75 persen yang mengatakan percaya atau sangat percaya. Pengadilan di peringkat kelima, meskipun selisihnya juga tidak terlalu jauh dengan MK, itu ada di sekitar 74 persen,” ujar Burhanuddin.
Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di peringkat berikutnya sebesar 72 persen, meningkat dari survei sebelumnya. Kemudian, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan tingkat kepercayaan sebesar 67 persen, disusul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 65 persen.
Sedangkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di peringkat bawah dengan tingkat kepercayaan sebesar 65 persen, terdiri dari 5 persen sangat percaya dan 60 persen cukup percaya.
3. Kepercayaan terhadap DPR dan partai politik rendah
Survei juga memperlihatkan, partai politik dan DPR masih menjadi lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaannya di mata publik. Burhanuddin merincikan, partai politik hanya mencatat tingkat kepercayaan sebesar 61 persen, sementara DPR berada di posisi paling buncit dengan total kepercayaan 56 persen.
“Yang masih belum beranjak dari ranking bawah antara partai politik dan DPR. Bukan hal baru ya,” ujar Burhanuddin.
Dalam kesempatan itu, Burhanuddin turut menerangkan, kepercayaan publik terhadap lembaga negara berbeda dengan penilaian kinerja atau approval rating. Artinya, masyarakat bisa mempercayai sebuah lembaga meskipun memiliki catatan terhadap kinerjanya.
“Kalau approval rating itu persepsi publik terhadap kinerja presiden, sementara slide ini itu berkaitan dengan public trust. Jadi, terhadap lembaganya,” kata dia.
Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 15-21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang merupakan WNI minimal berumur 17 tahun. Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan tingkat kepercayaannya sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
