Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Anies Baswedan: Rekam Jejak Jadi Fakta yang Tidak Bisa Diubah

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers. (IDN Times/Triyan)
Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers. (IDN Times/Triyan)

Jakarta, IDN Times - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, rekam jejak adalah prediktor terbaik atas perilaku seseorang di masa depan. Bila masa lalunya menekan media, maka besok atau kedepannya masih akan menekan media.

Hal sebaliknya, apabila di masa lalunya memberikan ruang kepada media, bekerja dengan baik bersama media, maka untuk ke depan akan tetap baik.

"Jadi komitmen lisan bisa dibuat oleh siapa saja, dokumen yang disodorkan bisa ditandatangani oleh siapa saja, tapi rekam jejak itu adalah fakta yang tidak bisa diubah," tegas Anies dalam Deklarasi Kemerdekaan Pers, Sabtu (10/2/2024).

Dengan demikian, Anies menyampaikan komitmen dan menjamin kebebasan pers. Hal ini pun sudah dibuktikannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022, kala menemui masalah maka akan melaporkan ke Dewan Pers bukan ke pihak kepolisian.

"Rekam jejak kami di Jakarta, kalau ada masalah lapornya ke Dewan Pers tidak kepolisian, tidak lapor ke tempat lain dan tidak menggunakan metode-metode lain kecuali ke Dewan Pers. Ini artinya kita menjunjung tinggi suasana kebebasan pers yang harus ada di Indonesia," tegas Anies.

Menurutnya, pekerjaan rumah terhadap pers yang terjadi saat ini adalah memandang kebebasan pers dan kebebasan berbicara bagian dari perintah konstitusi.

"Konstitusi kita juga mengatakan bahwa tujuan kita mendirikan Republik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harus ada ruang berdialog," jelasnya.

Ia menceritakan, ketika menjabat di Pemprov DKI, saat membuat kebijakan A dan kemudian ada kritik atas kebijakan tersebut, maka sesungguhnya itu adalah public education.

Oleh karena itu, ujarnya, penyusun kebijakan harus memberikan argumen lebih banyak.

"Kenapa ambil kebijakan A, dasarnya apa, konsekuensinya apa. Makin dikritik makin banyak argumen dikeluarkan, makin dikritik makin disodorkan sesuatu dan publik akan menilai proses itu adalah proses public education yang luar biasa, tapi ketika itu dihilangkan publik tidak mengalami sebagai public education policy," imbuh Anies.

 

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Triyan Pangastuti
EditorTriyan Pangastuti
Follow Us

Latest in News

See More

Viral Tesla Cybertruck Harga Miliaran Dikawal Tot-Tot Wuk-Wuk

25 Sep 2025, 22:30 WIBNews