Anies Berencana Buat Parpol Baru, Analis: Secepatnya Saja Disahkan
- Direktur Trias Politica, Agung Baskoro mendukung rencana Anies Baswedan membuat partai politik baru.
- Momentum pembentukan partai politik baru tepat karena sedang meluas gerakan kawal putusan MK dan ada figur perubahan yang berani melawan.
- Sikap partai yang hendak dibentuk Anies harus berseberangan dengan pemerintah untuk meraih basis massa yang lebih besar.
Jakarta, IDN Times - Direktur Trias Politica, Agung Baskoro, mendukung penuh rencana Anies Baswedan membuat partai politik baru. Ia bahkan mendorong agar partai politik yang hendak dibentuk itu secepatnya disahkan. Apalagi momentum pembentukannya tepat.
"Karena kan sekarang sedang meluas gerakan kawal putusan MK, di mana partai-partai berkutub pada koalisi dan bukan membentuk oposisi, kemudian ada figur perubahan dan berani melawan. Kekosongan ini harus diisi oleh Anies segera. Segera saja buat partai, karena ini momennya ada," ujar Agung ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Jumat (30/8/2024).
Ia khawatir bila Anies terlalu lama merumuskan pembentukan partai baru tersebut, momen yang tepat tersebut sudah lewat. Apalagi saat ini persepsi yang terbentuk, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sedang dizalimi.
"Menurut saya sih sudah betul bila Anies membuat partai. Pilihannya kan hanya bergabung menjadi kader partai atau membuat partai sendiri," tutur dia.
Di sisi lain, gagalnya Anies di Pilpres dan Pilkada 2024, kata Agung, menepis prinsipnya selama ini bahwa untuk berpolitik tetap bisa bersikap netral. Pada kenyatannya, di dalam politik Tanah Air, hal tersebut tak memungkinkan.
1. Partai yang dibentuk Anies harus jadi oposisi untuk raih simpati massa
Lebih lanjut, kata Agung, untuk bisa meraih basis massa yang lebih besar, maka sikap partai yang hendak dibentuk Anies harus berseberangan dengan pemerintah. Sebab, tak ada pembeda bila partai yang hendak dibentuk ikut merapat ke kubu pemerintah.
"Justru partai yang dibentuk oleh Anies harus berada di luar kekuasaan dan menemani PDIP dengan caranya sendiri. Kan dia punya formula dan format yang lebih pas sesuai dengan keinginan Anies," katanya.
Ia pun mendorong usai parpol tersebut dibentuk, Anies langsung fokus untuk bisa menembus ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029. Minimal angka yang bisa dicapai berkisar 4-5 persen.
"Bisa mulai dari kecil dulu biar kokoh. Bila terlalu besar nanti jatuhnya juga cepat. Jadi, gak usah terlalu muluk-muluk yang terpenting partainya lolos parliamentary treshold," tutur dia.
2. Anies bisa gunakan penggalangan dana dari publik untuk dirikan partai
Sementara, terkait logistik untuk membuat partai baru, Agung mengaku optimistis Anies bisa mencari solusi tantangan tersebut. Apalagi, selama ini sudah banyak gerakan mandiri yang terafiliasi ke Anies dan melakukan pengumpulan dana dari masyarakat.
"Anies kan punya previllege sosial, di mana dia mampu mengorkestrasi kekuatan di grass root untuk mendukung dirinya dengan modal nol rupiah. Bahkan, orang berkenan mengeluarkan dana untuk dia," kata Agung.
Ia melihat sudah ada gerakan mandiri yang terbukti efektif dan jalan. Mulai dari Gerakan Indonesia Mengajar, Ubah Bareng, Turun Tangan, hingga Humanies.
"Ini model yang patut dicoba untuk mendisrupsi partai-partai politik yang pengorganisasian logistiknya top to down. Ini kabar baik untuk demokrasi kita," tutur dia.
Di sisi lain, Agung menyarankan agar Anies merangkul sebanyak-banyaknya kader dan tak terafiliasi ke kelompok tertentu saja. "Jangan pula partai tersebut hanya fokus ke anak muda. Kalau bisa tua-muda dikolaborasikan saja. Selama punya potensi dan pengalaman politik, langsung direkrut, karena bila ada pemisah malah semakin kecil ceruk pemilihnya," ujar dia.
3. Pembentukan partai baru Anies berpotensi dijegal di Kemenkumham
Agung pun tak menampik upaya Anies untuk membentuk partai baru bisa saja tetap dijegal. Caranya izin dari Kemenkumham dipersulit untuk diterbitkan. Tetapi, bila hal tersebut dilakukan di era kepemimpinan Supratman Andi Agtas malah bakal menimbulkan gelombang protes publik.
"Mungkin saja pembentukan partai ini juga dijegal, tetapi ini kan era demokrasi dan transparansi. Bila upaya ini juga dijegal malah membuat namanya lebih besar. Itu merugikan penguasa," kata Agung.
Ia mendorong untuk terjadi kompetisi terbuka di antara partai politik. Upaya penjegalan, kata Agung, sudah tidak relevan lagi di abad 21 ini.
"Ini kan era keterbukaan, ada media dan media sosial. Publik ikut mengawasi. Kita kan harus berhubungan dengan pihak luar bila ingin maju sebagai bangsa dan ini disorot oleh dunia internasional," tutur dia.
Bila Indonesia ingin tetap berada di sirkel pergaulan dunia, maka pemerintah harus bersikap transparan. Supaya negara lain tertarik untuk berinvestasi di Tanah Air.
