Apa Itu Hak Imunitas yang Melekat di Anggota DPR, Tak Bisa Dituntut?
- Hak imunitas anggota DPR dijamin UUD 1945 dan UU MD3, melindungi mereka dari tuntutan hukum atas pendapat atau pernyataan terkait tugas kedewanan.
- Selain imunitas, anggota DPR juga memiliki hak protokoler yang mencakup fasilitas dan perlakuan sesuai martabat jabatan untuk mendukung kelancaran tugas kenegaraan.
- Hak imunitas tidak bersifat mutlak; dapat gugur jika anggota DPR melakukan tindak pidana umum, pelanggaran kode etik, atau kasus korupsi serta kejahatan khusus lainnya.
Jakarta, IDN Times - Istilah "Hak Imunitas" sering kali muncul saat seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersandung masalah pernyataan publik atau kebijakan kontroversial.
Banyak persepsi berkembang, hak imunitas ini menjadikan mereka warga negara kelas satu yang tak tersentuh hukum. Namun, tidak selamanya, imunitas legislatif memiliki batasan yang sangat spesifik bagi anggota parlemen.
Adapun, dasar hukum utama hak ini tercantum dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dan dipertegas dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD).
Pasal tersebut berbunyi: "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas."
Dalam UU 17/2014 tentang MD3 diatur secara spesifik bahwa seorang Anggota DPR RI memiliki hak imunitas. Ini tertuang dalam pasal 10 ayat E.
1. Legislator tak dapat dituntut di pengadilan
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin menjelaskan, setiap anggota DPR dibekali dengan hak imunitas yang dijamin oleh undang-undang.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) Undang-Undang MD3 yang menyebutkan, anggota DPR tidak dapat dituntut di pengadilan atas pernyataan, pertanyaan, maupun pendapat yang disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, di dalam maupun di luar rapat.
"Pernyataan dan sikap anggota DPR selama rapat maupun di luar rapat merupakan bagian dari hak konstitusional yang dilindungi," kata Imron Amin melansir laman resmi DPR RI, Minggu (12/4/2026).
2. Anggota DPR dapat hak protokoler
Selain hak imunitas, Imron juga menyinggung hak protokoler yang melekat pada anggota DPR dalam menjalankan tugas kenegaraan. Hak protokoler diatur dalam Pasal 80 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang menyatakan, anggota DPR memiliki hak atas perlakuan protokoler sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatannya.
Hak ini mencakup fasilitas tertentu seperti kendaraan dinas, plat nomor khusus, dan akses ke berbagai sarana pendukung kerja mencakup pengaturan terkait tata tempat, tata upacara hingga penggunaan fasilitas tertentu yang menunjang mobilitas dan pelaksanaan tugas anggota DPR, baik di pusat maupun di daerah.
"Hak protokoler harus dipahami secara proporsional. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran tugas kedewanan, bukan untuk disalahgunakan atau dimaknai sebagai privilese yang berlebihan," kata Anggota Komisi III DPR RI itu.
Meski demikian, ia mengingatkan, baik hak imunitas maupun hak protokoler harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tetap menjunjung tinggi etika serta hukum yang berlaku.
3. Hak imunitas Anggota DPR bisa gugur
Berdasarkan aturan dalam UU MD3, hak imunitas tidak bersifat absolut. Ada koridor yang jelas di mana seorang legislator tetap bisa diproses hukum:
Bukan Tugas Kedewanan: Jika anggota DPR melakukan tindak pidana yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas negara (misalnya: kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, atau penyalahgunaan narkoba), mereka diproses seperti warga biasa.
Pelanggaran Kode Etik: Imunitas tidak berlaku jika anggota dewan membocorkan rahasia negara atau rahasia hasil rapat tertutup.
Korupsi dan Pidana Khusus: Kasus korupsi (Tipikor), terorisme, dan narkotika adalah pengecualian utama. Penegak hukum (KPK/Polri/Kejaksaan) tetap bisa memproses mereka.
