APBD DKI Jakarta 2020 Sebesar Rp87,95 Triliun Disahkan dengan Catatan

11 Des 2019, 23:00 WIB

Pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Eksekutif (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 sebesar Rp87,95 triliun dengan pendapatan daerah Rp82,19 triliun dan belanja daerah sebesar Rp79,61 triliun.

Kemudian, untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp5,7 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp8,3 triliun.

Meski sudah mengesahkan Raperda, DPRD melampirkan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi. Hal tersebut diungkapkan Anggota Badan Anggaran dari fraksi PKS Achmad Yani dalam rapat paripurna.

"Saya bacakan beberapa catatan, saran, dan masukan bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang keuangan, bidang pembangunan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan rakyat," ujarnya saat membacakan dokumen raperda APBD 2020, di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12).

1. Jumlah anggota TGUPP dipangkas, biaya Parpol naik

IDN Times/Helmi Shemi

Pada bidang pemerintahan, Yani memaparkan bahwa ada pemangkasan jumlah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari 67 menjadi 50 orang sehingga berpengaruh pada jumlah anggaran yang akan diberikan. Selain itu, bantuan untuk partai politik juga mengalami kenaikan.

"Komisi A sebelumnya menyepakati kenaikan bantuan partai politik menjadi Rp5 ribu dari sebelumnya sebesar Rp2.400," ujarnya.

2. Revitalisasi Taman Ismail Marzuki menjadi sorotan

(Taman Ismail Marzuki) IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Pada bidang perekonomian, revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki di Cikini, Jakarta Pusat yang dilaksanakan tahun anggaran 2020 juga disoroti karena masih ditemukan sejumlah masalah.

"Untuk itu DPRD mengharapkan sebelum dilanjutkan pembangunan perlu lebih dulu ada moratorium dan perlu koordinasi intensif antara DPRD, Eksekutif, dan Seniman," ujarnya.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan badan pengelola parkir menjadi catatan

IDN Times/Gregorius Aryo Damar P

Dalam bidang keuangan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang hanya mencapai sekitar Rp1,35 miliar menjadi sorotan lantaran seharusnya bisa lebih dari itu sehingga ke depannya perlu ada koordinasi DPRD, Eksekutif, dan Dirut Pertamina. Selain itu, Badan Pengelola Perparkiran perlu ada evaluasi.

"Karena hingga saat ini kurang profesional dalam mengelola perparkiran," jelasnya.

4. DPRD DKI meminta normalisasi 13 sungai di Jakarta dilaksanakan

Lalu lintas Jakarta, trotoar Sudirman thamrin (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Pada bidang pembangunan dan lingkungan hidup, dewan masih menyoroti masalah banjir dan kemacetan. DPRD berharap dua masalah ini menjadi prioritas setiap tahun dan juga ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Puncak, dan Cianjur.

Dewan juga meminta normalisasi 13 sungai di Jakarta selalu dilaksanakan untuk menghindari banjir.

"Apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan," jelasnya.

5. Pembangunan sekolah asrama, rumah sakit, dan makam di Kepulauan Seribu menjadi catatan

Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

DPRD DKI Jakarta menyoroti pembangunan sekolah asrama di Jakarta Utara yang seharusnya ada di setiap wilayah. Hal ini dinilai membantu rakyat kurang mampu agar bisa sekolah dengan fasilitas memadai.

"Rencana pembangunan ini harus ada kajian yang komprehensif," jelasnya.

Anggaran membangun rumah sakit senilai Rp97 miliar diminta untuk segera dilakukan karena untuk memberi pelayanan pada masyarakat. Kemudian, dewan mengusulkan pembangunan makan di Kepulauan Seribu.

"Karena masyarakatnya sangat membutuhkan," ujarnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb