Bantah Usung Khilafah, Prabowo: Saya Pertaruhkan Nyawa untuk Pancasila
Jakarta, IDN Times - Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto menepis isu yang menyebut dirinya mendukung gerakan khilafah atau negara Islam. Bantahan ini disampaikan Prabowo ketika berkunjung ke kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (13/9).
"Ya ada juga pertanyaan Prabowo ini katanya mendukung (khilafah), akan mengubah Pancasila menjadi sistem khilafah," kata Prabowo saat memberikan keterangan seusai pertemuan.
Pertanyaan yang dimaksud Prabowo itu dilontarkan oleh Pengurus Cabang NU (PCINU) Gus Imron Rosyadi Hamid yang juga hadir dalam pertemuan Prabowo dengan Sinta Nuriah Wahid, istri Gus Dur.
1. Prabowo bantah isu khilafah
Prabowo dengan tegas membantah akan mendirikan khilafah. Ia mengatakan, sejak menjadi tentara dirinya telah bersumpah untuk membela Tanah Air yang dibangun berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu visi misinya mencalonkan diri sebagai presiden adalah menegakkan Pancasila dan UUD 1945.
"Jadi saya sudah berkali-kali mempertaruhkan nyawa saya untuk Pancasila dan NKRI. Jadi tidak mungkin saya akan keluar dari sistem Pancasila dan NKRI. Yang saya inginkan adalah menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen," katanya.
2. Isu khilafah adalah propaganda
Prabowo sebut isu soal dukungan terhadap sistem khilafah adalah bentuk propaganda yang bertujuan untuk memengaruhi masyarakat.
“Jadi masalah khilafah itu adalah propaganda yang sebetulnya picik tapi berbahaya karena rakyat bisa terpengaruh,” paparnya.
3. Prabowo: Di Gerindra asasnya Pancasila
Prabowo menegaskan, bahwa dirinya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila. Bahkan, ia bentuk AD/ART Partai Gerindra dengan berasaskan Pancasila.
“Saya melanjutkan perjuangan pengabdian saya setelah keluar dari tentara di Parpol yaitu Gerindra. Di Gerindra anda bisa cek AD/ART semua asasnya adalah pancasila. Kemudian kita punya sumpah kader. Sumpah kader itu bahwa setiap kader bersumpah untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.
