Belum Jadi Bencana Nasional, Ketua MPR: Banjir Sumatra Mulai Membaik
- TNI dan BNPB bekerja keras di lapangan untuk tanggulangi banjir Sumatra
- Komisi VIII DPR mendorong status banjir Sumatra jadi bencana nasional
- Pertanyaan mengenai siapa komando penanganan banjir Sumatra masih belum terjawab
Jakarta, IDN Times - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan alasan pemerintah belum menetapkan status banjir Sumatra sebagai bencana nasional. Ia mengatakan, banyak pertimbangan yang dikalkulasikan oleh pemerintah.
Kendati, Muzani mengatakan, kondisi di lapangan saat ini sudah mulai membaik. Beberapa kendala seperti listrik yang mati sudah mulai kembali hidup.
"Saya kira karena kondisinya juga sudah mulai terang, listrik, BBM, bantuan-bantuan juga sudah mulai (terdistribusi), meskipun juga masih ada kekurangan-kekurangan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
1. TNI dan BNPB kerja keras di lapangan
Muzani menambahkan, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI terus bekerja keras menanggulangi banjir yang mengepung sejumlah daerah di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Selain itu, kepala daerah di Aceh, Sumbar, dan Sumut juga telah melapokan beberapa jalan yang terputus di daerahnya mulai terhubung kembali.
"Kalau kami perhatikan, kami monitor terus dari beberapa bupati di Sumbar, di Sumatra Utara, dan di Aceh, kondisinya makin tertangani dengan baik," kata Muzani.
2. Komisi VIII DPR dorong banjir Sumatra jadi bencana nasional
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mendorong status banjir Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional untuk mempermudah alur komando penanganannya.
"Ya memperjelas komando, siapa yang akan melakukan. Tapi kalau saya sebetulnya, kalau saya ingin statusnya bencana nasional itu setelah selesai tanggap darurat, kemudian rehab rekonstruksi, pemulihan. Setelah itu harus berlanjut siapa yang bertanggung jawab," kata dia.
3. Pertanyakan siapa komando penanganan banjir Sumatra
Marwan mengungkapkan, masih terdapat lokasi yang terisolasi di sejumlah daerah terdampak banjir bandang. Hal ini berdampak terhadap penyaluran bantuan ke warga terdampak.
Karena itu, dia sejak awal telah mendorong agar banjir Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional supaya semua unsur pemerintah bisa terlibat.
"Kalau seperti ini besarnya kejadian bencana, BNPB kemudian Kemensos itu tidak cukup kuat. Maka dibutuhkan berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa, gitu kan," kata Legislator Fraksi PKB itu.
