BGN Temukan 950 Dapur Tak Higienis, Terancam Bakal Ditutup Permanen

07 Agu 2026, 22:24 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

BGN Temukan 950 Dapur Tak Higienis, Terancam Bakal Ditutup Permanen

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono (kiri) dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari (kanan). (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya Sih

Gini Kak

BGN menemukan 950 dapur SPPG yang diduga tidak memenuhi sanitasi dan higienitas, masih beroperasi, serta terancam ditutup permanen demi keamanan penerima program MBG.
BGN memberi tenggat hingga 10 Agustus 2026 untuk melengkapi sertifikat laik higienis dan sanitasi, sekaligus membuka pengaduan bagi mitra yang merasa proses pengurusannya dipersulit.
BGN memproses pemberhentian tidak hormat 66 kepala SPPG karena indisipliner dan pelanggaran lain; sementara insiden keracunan MBG Agustus turun menjadi empat kasus, dengan lebih dari 300 korban.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

BGN menemukan 950 dapur makan gratis yang mungkin kotor dan tidak aman. Dapur itu masih buka, tapi bisa ditutup selamanya kalau tidak segera memenuhi aturan kebersihan sebelum 10 Agustus. Ada juga 66 kepala dapur yang akan diberhentikan. Kasus orang sakit karena makanan berkurang, tetapi BGN ingin tidak ada lagi yang keracunan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkap ada 950 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dicurigai tidak memenuhi syarat sanitasi dan higienis, namun masih beroperasi. Politikus Partai Gerindra itu tengah mempertimbangkan untuk mengumumkan ke publik 950 dapur tersebut pada pekan depan. Kemudian, ratusan dapur SPPG itu bakal ditutup.

"Ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higienis. Kemungkinan akan kami umumkan di kemudian hari berapa (dapur yang tak layak sanitasi). Yang pasti akan kami tutup secara permanen, karena ini membahayakan keamanan, kesehatan dan nyawa dari penerima manfaat," ungkap Sudaryono ketika memberikan keterangan di kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Padahal, kata Sudaryono, sertifikat laik higienis dan sanitasi bukan sekedar persyaratan administratif. Itu merupakan syarat mutlak untuk menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Maka, BGN memberikan tenggat waktu hingga Senin, 10 Agustus 2026 untuk melengkapi kelayakan tersebut.

"SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Manakala dapur itu tidak layak secara higienis dan sanitasi, maka harus disuspend permanen. Kami tutup dapurnya permanen," katanya.

1. BGN buka kanal pengaduan bagi mitra yang dipersulit untuk mengurus SLHS

Kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Lebih lanjut, Sudaryono menyadari ada pula mitra yang sudah mengurus SLHS namun prosesnya kerap dipersulit. Mereka menyampaikan keluhan langsung lewat surat elektronik kepada BGN.

"Saya tahu beberapa mitra sudah mengurus (SLHS) tetapi respons dari masing-masing kabupaten atau kota, kecepatannya berbeda-beda. Ada yang merasa dipersulit, diperlambat bahkan diping-pong, silakan mengadu kepada kami. Atau minta dinasnya bersurat ke BGN sehingga tanggal 10 (Agustus) kami akan cek satu-satu permasalahannya ada di mana," ungkap Sudaryono.

Lantaran sertifikasi itu akhirnya diwajibkan, maka dinas kesehatan kini kelimpungan untuk memenuhi permintaan sertifikasi.

2. Ada 66 kepala SPPG diberhentikan tidak hormat

Kasus SPPG Tutup Sementara karena Dana Belum Cair Terus Terulang. (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Di forum itu, Sudaryono juga menjelaskan, pihaknya tengah memproses pemberhentian sebanyak 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara tidak hormat. Penyebabnya lantaran tindakan indisipliner.

"Karena apa? Karena tindakan indisipliner dengan tidak berada di tempat lebih dari 10 hari secara berturut-turut. Kemudian, ada kejadian phising yaitu mengaku duitnya hilang karena kena scam. Lalu, ada juga yang terlibat judi online, dan ada pula kepala SPPG yang terbukti melakukan tindak pidana seperti hengki pengki (kongkalikong)," ujarnya.

"Hengki pengki itu maksudnya ada yang minta duit lah dan melakukan permainan," imbuhnya.

Ia mengatakan, BGN sudah memproses pemberhentian terhadap status ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) bagi 66 kepala dapur," tutur dia.

Ada pula 60 kasus yang masuk ke dalam tahap pembinaan internal yang sebagian besar dipicu konflik antara mitra yang memiliki dapur dan kepala dapur.

"Siapa yang salah dan keliru, itu yang sedang kami telusuri. Apakah kepala dapurnya yang menekan mitra untuk minta fee, atau sebaliknya mitra yang menekan kepala dapur dilakukan pengurangan (anggaran) sehingga mendapat keuntungan lebih," tutur dia.

3. BGN klaim tren korban keracunan MBG menurun

Tren korban keracunan menu MBG yang dipaparkan oleh Badan Gizi Nasional sepanjang 2025-2026. (IDN Times/Santi Dewi)

Di forum itu, Sudaryono turut memaparkan klaim tren insiden keracunan MBG sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, yang terus menurun sejak BGN beroperasi pada Januari 2025.

BGN mencatat, pada Agustus 2026 ada 4 peristiwa keracunan. Angka itu turun dibandingkan Juli 2026 yang menunjukkan terdapat 28 peristiwa keracunan.

Dari data itu pula, jumlah korban sementara akibat keracunan pada Agustus 2026 mencapai lebih dari 300 jiwa. Sedangkan, pada Juli 2026, jumlah korban keracunan mencapai 3.355 jiwa. Bila diakumulasi pada periode Januari hingga Agustus 2026, maka ada sekitar 22.672 orang yang menjadi korban keracunan MBG.

"Bukan berarti ini tujuan kita (untuk menurunkan tren keracunan), tujuan kami adalah nol keracunan untuk seluruh dapur SPPG dan MBG di seluruh Indonesia," tutur dia.