Buka Musrenbang HAM, Pigai Sebut Ukuran Kemajuan HAM Dilihat dari Hal Ini

Pigai mengatakan, pemajuan HAM harus terhubung langsung dengan arah pembangunan pemerintah. Menurut dia, visi Asta Cita dan UUD 1945 perlu diterjemahkan menjadi kebijakan, penganggaran, serta pelayanan publik yang menjamin pemenuhan hak masyarakat.

“Asta Cita adalah HAM, dan HAM adalah Asta Cita. Hubungan tersebut harus kita terjemahkan ke dalam pilihan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik,” katanya.

Musrenbang HAM 2026 diarahkan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penggerak HAM diharapkan membawa aspirasi warga di wilayah terpencil, kelompok rentan, serta masyarakat yang kesulitan menjangkau pelayanan publik.

Forum ini juga membahas isu HAM kontemporer, termasuk kecerdasan artifisial (AI), hak terkait teknologi neuro (neurorights), perubahan iklim, transisi energi, dan dinamika demografi.

Kementerian HAM meluncurkan Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat hingga Tingkat Desa sebagai instrumen penyusunan kebijakan berbasis data. Musrenbang HAM juga diarahkan untuk menyepakati prioritas nasional dan tindak lanjut yang konkret.

“Ukuran kemajuan pembangunan HAM adalah membaiknya kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang paling sulit menjangkau pelayanan dan paling jarang didengar suaranya. Tetapkan prioritas berdasarkan dampaknya terhadap manusia, rumuskan tindak lanjut yang dapat dikerjakan, dan ukur perubahan nyata yang dialami masyarakat,” kata Pigai.