Celios Kirim Surat ke Russell Group, Ingatkan Risiko Proyek Kampus URI

25 Jul 2026, 19:05 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Celios Kirim Surat ke Russell Group, Ingatkan Risiko Proyek Kampus URI

Direktur Kebijakan Publik dan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar. (Tangkapan layar YouTube Watchdoc)

Jakarta, IDN Times - Direktur Kebijakan Publik dan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, melayangkan surat ke Russell Group untuk mengingatkan potensi risiko pembangunan kampus baru bernama Universitas Republik Indonesia (URI). Russell Group merupakan gabungan dari 24 universitas di Inggris. Kampus-kampus prestisius yang tergabung di dalam Russell Group antara lain Oxford, Cambridge, University of Manchester hingga London School of Economics and Political Science (LSE).

Surat itu dilayangkan lantaran pihaknya dihubungi oleh perwakilan Russell Group.

"Mereka dihubungi oleh Pemerintah Indonesia yang meminta dukungan pengajar untuk 10 Universitas Republik Indonesia (URI) yang akan dibangun selama dua tahun," kata Media di dalam akun media sosialnya dan dikutip pada Sabtu (25/7/2026).

IDN Times sempat menanyakan kapan pertanyaan itu disampaikan oleh Russell Group ke dirinya. Dia mengatakan, Russell Group menghubunginya pada Januari 2026.

"(Dihubungi) pada Januari 2026 setelah kunjungan (Presiden) ke London," kata Media lewat pesan pendek.

Mengutip situs resmi Presiden, Prabowo Subianto diketahui melakukan kunjungan ke Inggris pada Januari lalu. Salah satu acara yang ikut dihadiri oleh Prabowo, yakni UK-Indonesia Education Roundtable yang digelar di Lancaster House, London.

Prabowo ketika itu mengundang perguruan tinggi terkemuka di Inggris untuk menjalin kerja sama dalam pendirian 10 universitas baru di Indonesia. Belakangan diketahui 10 kampus baru itu merupakan bagian dari pengembangan URI.

1. Celios menyampaikan Indonesia tak butuh kampus baru

Surat yang ditujukan oleh Celios kepada pimpinan Russell Group yang mewakili kampus-kampus prestisius di Inggris. (Dokumentasi Istimewa)

Dalam surat setebal dua halaman itu, Media secara lugas menggambarkan kondisi pendidikan tinggi di Tanah Air. Dia mengatakan, Indonesia tidak lagi membutuhkan universitas baru karena jumlah kampus yang ada saat ini sudah terlalu banyak.

"Indonesia tidak kekurangan universitas. Saat ini, kami memiliki 4.303 institusi pendidikan tinggi untuk jumlah penduduk 285 juta. Itu artinya, kira-kira satu universitas untuk 66 ribu orang. Ini jauh lebih banyak dibandingkan institusi pendidikan tinggi yang ada di Jepang (1:153 ribu penduduk), Australia (1:159 ribu penduduk) dan Inggris (1:418 ribu penduduk)," kata Media di dalam surat yang dikirimkan pada Kamis (23/7/2026).

"Bahkan, banyak universitas di Indonesia yang beroperasi dengan kapasitas yang rendah dan kesulitan untuk mendapatkan mahasiswa," kata dia.

Dia mengatakan, tantangan sesungguhnya yang dihadapi oleh Indonesia bukan jumlah kampus, melainkan kurangnya investasi pada pengajar atau dosen, laboratorium, pendanaan riset, beasiswa dan kualitas institusi pendidikan tinggi.

"Membangun 10 kampus baru hanya akan mengalirkan dana dalam jumlah triliunan rupiah ke hal-hal lain dibandingkan poin yang kini menjadi prioritas utama," kata dia.

2. Publik mempertanyakan anggaran yang bakal dikucurkan untuk bangun URI

Ilustrasi anggaran (IDN Times/ Aditya Pratama)

Celios juga menyoroti potensi anggaran besar yang akan dikeluarkan. Di Indonesia, kata Media, sedang muncul perdebatan mengenai tingkat kesejahteraan dosen. Bahkan, dosen dan penjagar mengajukan gugatan materiil tentang Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi.

"Sementara, pemerintah masih berutang sekitar Rp5,7 triliun atau setara 315 juta dolar AS terhadap rendahnya gaji dosen yang berstatus ASN. Bahkan, menurut pemberitaan media, lebih dari separuh dosen di Indonesia membiayai sendiri penelitian mereka," kata Media.

Pembangunan 10 kampus baru tersebut diprediksi bisa memicu protes dan ketegangan di bidang pendidikan tinggi di Indonesia. Celios pun mengusulkan agar memperkuat kolaborasi dengan kampus yang sudah ada saja.

"Kolaborasi dengan kampus Inggris bisa dilakukan lewat institusi pendidikan yang sudah berdiri saja," kata dia.

Di sisi lain, para pakar di bidang kebijakan publik dan akademisi mempertanyakan apakah pembangunan 10 kampus URI mendesak dilakukan di tengah-tengah efisiensi anggaran.

3. Kerja sama dengan Russell Group bisa dilakukan dengan kampus yang sudah ada

universitas oxford (pexels.com/Jess Buckle)

Celios juga mendorong Russell Group untuk mencari perspektif independen yang lain untuk memperkaya informasi terkait pembangunan 10 kampus baru URI. Pandangan itu bisa dari peneliti Indonesia, pimpinan kampus, akademisi, hingga asosiasi pendidikan.

"Pandangan mereka akan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kebutuhan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain pandangan yang sudah disampaikan oleh pemerintah," kata Media.

Di dalam surat itu, Media juga menyampaikan kekhawatirannya apabila kerja sama tersebut tetap dijalankan, yakni tingkat kesejahteraan dosen yang akan memburuk. Selain itu, akan menciptakan perpecahan lebih jauh di bidang pendidikan tinggi.

"Kami juga khawatir keikutsertaan Russell Group di dalam proyek ini berpotensi mencemari reputasi kampus di bawah naungan Russell Group lantaran dikaitkan dengan kebijakan yang dikritisi luas di Indonesia. Pemerintah dianggap mengabaikan pemeliharaan kampus yang sudah ada dan penyalahgunaan dana publik," kata dia.

Media meyakini surat tersebut akan direspons Russell Group pada pekan depan. IDN Times juga sudah meminta konfirmasi kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Brian Yuliarto tentang izin pendirian kampus baru URI. Namun hingga berita ini diterbitkan belum direspons.