CELIOS: Penundaan Pengangkatan CPNS karena Efisiensi Belanja
- Pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK untuk efisiensi belanja, menyebabkan kerugian Rp6,7 T
- Perubahan prioritas program pemerintah era Prabowo berdampak signifikan terhadap formasi kebutuhan ASN
- Penundaan pengangkatan CPNS berdampak pada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang Rp27 juta dan kerugian total ekonomi Rp11,9 triliun
Jakarta, IDN Times - Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) menduga kuat alasan pemerintah menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena dilakukan efisiensi belanja oleh pemerintah (austerity measures). Apalagi, pemerintah menargetkan efisiensi belanja APBN mencapai Rp306 triliun.
"Sehingga belanja pegawai menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrem," ujar Direktur Ekonomi Digital, Nailul Huda, seperti dikutip, Selasa (11/3/2025).
Nailul menyebut pembukaan formasi CPNS sebanyak 250.407 posisi dilakukan pada era pemerintahan sebelum Prabowo Subianto. Artinya, kata Huda, ada perubahan prioritas program dan perombakan alokasi belanja pemerintah era Prabowo.
"Perubahan prioritas program ini berdampak signifikan terhadap formasi kebutuhan ASN," tutur dia.
Huda menyebut pihak yang paling dirugikan adalah CPNS yang sudah mundur dari pekerjaan sebelumnya, dan berharap bisa langsung bekerja di instansi pemerintah. Mereka dikecewakan karena akhirnya menjadi pengangguran semu selama sembilan bulan. Dikatakan semu karena meski sudah diterima CPNS tapi kenyataannya tak bisa langsung bekerja.
1. CPNS diperkirakan alami total kerugian mencapai Rp6,76 triliun
Lebih lanjut, Huda mengatakan, kekecewaan publik kepada pemerintah saat ini dinilai wajar. Apalagi saat ini pemerintah belum mampu menjadi shock absorber (peredam kejut) di saat sektor swasta melakukan banyak PHK massal.
CELIOS, kata Huda, kemudian menghitung kerugian yang dialami ratusan ribu CPNS karena pengangkatannya diundur pada Oktober 2025.
"Jika, asumsi rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun, kemudian diambil 80 persen gaji pokok, dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan, maka diperoleh angka sekitar Rp3 juta per bulan," kata dia.
Bila ada sembilan bulan penundaan pengangkatan CPNS, artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang Rp27 juta. Sementara, total formasi CPNS yang dibuka pada 2024 mencapai 250.407, baik itu di daerah dan pusat.
"Dari sisi total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan (CPNS) sebesar Rp6,76 triliun," tutur dia.
Sementara, dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS, kata Huda, bisa lebih besar lagi ke total ekonomi. Berdasarkan hasil modelling CELIOS yang menggunakan metode input-output, ditemukan kerugian total output ekonomi Rp11,9 triliun. Sedangkan, pendapatan masyarakat turun Rp10,4 triliun.
2. Pengusaha juga dirugikan secara tidak langsung mencapai Rp3,68 triliun
CELIOS, kata Huda, juga menghitung kerugian secara tidak langsung yang dialami pengusaha akibat ditundanya pengangkatan CPNS ke Oktober 2025 dan PPPK ke Maret 2026. CELIOS memperkirakan potensi kerugian pengusaha mencapai Rp3,68 triliun.
"Sebab, uang gaji dan tunjangan yang seharusnya bisa dibelanjakan oleh CPNS untuk membeli berbagai produk kebutuhan pokok, perumahan hingga elektronik menjadi potential loss," ujar dia.
Ada pula perkiraan kebijakan penundaan pengangkatan CPNS bisa berdampak ke 110 ribu tenaga kerja. Huda mengatakan hal itu bisa terjadi karena output sektor jasa pemerintah turun hingga Rp3,5 triliun.
"Lalu, sektor perdagangan menurun Rp441,7 miliar hingga penyediaan makan minum yang terpukul Rp288,8 miliar. Sektor tersebut bisa melakukan efisiensi atau menunda perekrutan karyawan baru," katanya.
Oleh sebab itu, kata Huda, pemerintah harus menimbang efek berantai dari setiap keputusan yang dibuat. Dalam hal ini mengenai penundaan pengangkatan ratusan ribu CPNS.
"Tidak hanya nasib ratusan ribu CPNS yang digantung, tapi juga pengusaha dan karyawan swasta yang terdampak kebijakan fatal pemerintah saat ekonomi sedang memburuk," tutur dia.
3. BKN akan bantu bujuk perusahaan lama menerima CPNS yang terdampak
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, mengusulkan agar CASN 2024 yang terdampak pengunduran jadwal pengangkatan agar dapat bekerja kembali di perusahaan lamanya. Ia mengaku mendapatkan banyak informasi para CASN itu kini telah mengajukan pengunduran diri dari kantor lamanya, lantaran berpikir akan diangkat sebagai PNS pada 1 April mendatang.
"Resign, karena berharap 1 April sudah bekerja. Ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan, sekarang menganggur," kata Zudan dalam rakor penyesuaian penetapan NIP CASN dan PPPK, kemarin.
Zudan menyebut ada juga di antara mereka yang telah membeli tiket keberangkatan menuju tempat ia bekerja sebagai PNS nanti.
"Sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat bekerjanya di 1 April atau 30 Maret atau nanti setelah Lebaran sudah mulai masuk kantor," tutur dia.
Zudan pun mengusulkan agar para instansi calon tempat CASN bekerja untuk kemudian melakukan pendataan bagi mereka yang telah mundur dari kantor lamanya. Kemudian, mereka diharapkan menghubungi kantor lamanya untuk memperkenankan yang bersangkutan bekerja kembali di sana hingga pengangkatan.
"Atau biar kami dari BKN atau Menpan-RB yang menghubungi," katanya.
Namun, usulan ini dicemooh CASN yang terdampak dan warganet di dunia maya. Mereka menilai usulan Zudan tersebut tidak masuk akal, dan akan sulit dipenuhi perusahaan lama para CASN sempat bekerja.
