Dibongkar Anies Baswedan dan Dibangun Pramono, JPO Sarinah Tuai Kritik
- Aktivis Koalisi Pejalan Kaki, Fahmi Saimima, mengatakan pembangunan kembali JPO Sarinah pada era Pramono menimbulkan paradoks urban
- JPO Sarinah dibangun pada 1968 era Gubernur Ali Sadikin
- Jika pembongkaran JPO Sarinah dahulu dianggap sebagai koreksi atas kesalahan desain kota demi membuka cityscape, maka pembangunan ulangnya hari ini dianggap menegaskan inkonsistensi tata ruang Jakarta
Jakarta, IDN Times - Pembangunan kembali jembatan penyeberangan orang (JPO) di Sarinah, Jakarta Pusat, menuai sorotan. JPO yang dibongkar pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kini kembali dibangun Gubernur Pramono Anung.
Aktivis Koalisi Pejalan Kaki, Fahmi Saimima, mengatakan pembangunan kembali JPO Sarinah pada era Pramono menimbulkan paradoks urban.
"Di tengah lokasi yang telah 'disembuhkan' oleh pelican crossing dan desain jalan berbasis keselamatan, keputusan menghidupkan kembali JPO justru mencerminkan kemunduran: seolah kota kembali memaksa pejalan kaki menyesuaikan diri pada kendaraan, bukan sebaliknya," kata Fahmi, dikonfirmasi IDN Times, Jumat (9/1/2025).
1. Sejarah JPO Sarinah sudah menjadi sejarah urban
Fahmi mengungkapkan sejarah JPO Sarinah yang sebenarnya sudah menjadi sejarah urban. Dia menerangkan JPO tersebut dibangun pada 1968 era Gubernur Ali Sadikin.
"JPO Sarinah tercatat sebagai JPO pertama di Jakarta. JPO ini langsung mengakses lantai 2 Gedung Sarinah, dulu dibangun juga skybridge pertama dari Sarinah menuju Djakarta Theater (Skyline)," terangnya.
2. JPO mengalami penataan pada era Gubernur Ahok
Fahmi mengatakan pada era Gubernur Ahok pada 2016 sampai 2017, koridor pejalan kaki Sudirman-Thamrin mengalami penataan dan rencana ramah difabel. JPO Sarinah diperbaiki dengan fasilitas lift yang memadai.
"Namun pejalan kaki acap kali dipersulit dengan jarak yang memutar, dan lebih jauh untuk menggunakan JPO Sarinah menuju Halte Transjakarta Sarinah/MH Thamrin," kata dia.
3. JPO dibongkar pada era Anies Baswedan
Namun, pada era Gubernur DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Anies Baswedan, JPO tersebut dibongkar dan ditutup dengan alasan estetika kota, agar pandangan ke arah Patung Selamat Datang dan gedung-gedung bersejarah tidak terhalang.
"Sebagai gantinya, diterapkan pelican cross yang dianggap lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil, karena mengusung konsep equality di permukaan jalan," ucapnya.
4. Pembangunan JPO pemborosan anggaran
Fahmi menegaskan jika pembongkaran JPO Sarinah dahulu dianggap sebagai koreksi atas kesalahan desain kota demi membuka cityscape, maka pembangunan ulangnya hari ini justru menegaskan inkonsistensi tata ruang Jakarta.
"Selain berisiko menjadi pemborosan anggaran, keputusan ini memperlihatkan ketidakmampuan pemerintahan Pramono Anung menjaga kontinuitas visi dan legacy penataan kota sebelumnya di masa Anies," tegasnya.
