BSSN Luncurkan LSP, Dorong Kualitas SDM Keamanan Siber dan Sandi Negara
Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (kiri) menerima penyerahan sertifikasi sebagai launching LSP BSSN, di kantor BSSN, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Siber dan Sandi Negara (LSP BSSN). Nantinya LSP BSSN akan mewujudkan SDM Keamanan Siber dan Sandi yang kompeten, profesional, dan berdaya saing.
Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengatakan, membangun suatu keamanan cyber terdapat tiga hal yang utama, yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Untuk itu, BSSN telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Siber dan Sandi Negara.
"Membangun sumber daya manusia ini perlu standar, karena di situ menyangkut masalah keahliannya dan keamanan, di situ sangat penting suatu perusahaan, lembaga atau suatu institusi untuk menjaga keamanannya perlu standar," ujar Hinsa, Rabu (15/2/2023).
1. Sumber Daya Manusia mampu mengimbangi perkembangan teknologi
Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian saat ditemui IDNTimes di kantor BSSN, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)Hinsa menuturkan, sumber daya manusia menjadi bagian utama dalam membangun suatu keamanan di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi terus berkembang, jika tidak membangun sumber daya manusia maka akan menjadi konsumen pada perkembangan teknologi yang di belakangnya terdapat negara asing.
"Seperti yang diarahkan Pak Presiden Joko Widodo, jadi kita ingin memotong sebenarnya untuk mendapatkannya, tentu sumber daya manusianya yang perlu kita bangun," tutur Hinsa.
Membangun sumber daya manusia perlu standarisasi dikarenakan menyangkut sejumlah aspek, mulai dari keahlian hingga keamanan perusahaan, institusi, serta lembaga yang perlu dijaga. BSSN telah melakukan perhitungan untuk operasional sistem elektronik pada suatu lembaga, mulai lembaga negara Pemerintah Daerah provinsi dan kota, dan kebutuhan swasta.
"Lembaga maupun perusahaan tentu ingin mendapatkan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang keamanan, untuk itu hadirlah LSP BSSN," terang Hinsa.
Baca Juga: Geger Kebocoran Data, Kepala BSSN: Masyarakat Tenang Saja
2. Diperlukan sumberdaya kompeten untuk keberhasilan transformasi era revolusi industri 4.0
Editor’s picks
Pembentukan LSP BSSN merupakan jembatan emas mewujudkan SDM Keamanan Siber dan Sandi yang kompeten, profesional, dan berdaya saing. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas menjadi prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia, mewujudkan visi dan misi pemerintah menuju “SDM Unggul Indonesia Maju”.
"Sumber daya manusia di bidang digitalisasi secara umum banyak dan sudah banyak perguruan tinggi yang mendidik, tapi untuk security-nya belum tentu," kata Hinsa.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial budaya, pendidikan, ekonomi, birokrasi, dan dunia industri. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan salah faktor penentu keberhasilan transformasi di era revolusi industri 4.0, menjadi sangat penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya, profesional, dan memenuhi standar global.
"Saya analogikan ya, tentara saja perlu standar keahlian jadi sama dengan di sini," tegas Hinsa.
3. Akan mengembangkan skema sertifikasi sesuai SKKNI
Kantor BSSN yang berada kawasan Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)Pada 2023, LSP BSSN melaksanakan sertifikasi kompetensi pada tiga skema sertifikasi, yakni Asisten Auditor Keamanan Informasi (AAKI), Level 1 Security Operations Center Analyst (L1 SOC Analyst), dan Junior Penetration Tester (JPT) yang telah mendapatkan validasi dari BNSP. Tidak hanya itu, LSP BSSN telah menyiapkan 24 asesor kompetensi yang sudah teregistrasi di BNSP, untuk mendukung penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bidang keamanan siber dan sandi.
"Untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik maka dibutuhkan manusia yang punya kompetensi untuk keamanannya," tutur Hinsa.
Tahun depan rencananya akan dikembangkan skema sertifikasi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang keamanan siber dan sandi yang telah ditetapkan dan Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber. Maka akan terwujud link and match antara kompetensi SDM Keamanan Siber dan Sandi dengan tuntutan kebutuhan organisasi.
"Kebetulan BSSN memiliki politeknik cyber dan sandi negara yang mendidik putra-putri terbaik Indonesia selama 4 tahun, kita juga punya pusat perkembangan sumber daya manusia di Sentul dan di sini, nah ini yang tentunya nanti akan mendukung," tutup Hinsa.
Baca Juga: Cegah Data Bocor Lagi, BSSN Gandeng Siber Polri untuk Tindak Hacker
Berita Terkini Lainnya
