Diduga Bikin Skenario Jatuhkan Ketua KPU, Hasnaeni Diadukan ke Polisi
Jakarta, IDN Times - Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) mengadukan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni Moein ke Bareskrim Polri dengan dugaan menyebarkan berita bohong.
Termasuk belakangan ini yang cukup menggemparkan melibatkan Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari. Hasnaeni sebelumnya sempat melaporkan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan dugaan pelecehan seksual.
"Kami kuasa hukum dari Aliran Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD), diberikan kekuasaan untuk mengajukan laporan kepada Bareskrim terkait berita bohong dan juga ketidakjelasan yang ditimbulkan oleh saudari Hasnaeni," kata Kuasa Hukum AMPD, Edison kepada awak media di Bareskrim Polri, Jakarta, (Kamis, 26/1/2023).
1. Diduga ada skenario besar penuh kepentingan politik
Edison lantas menduga ada skenario besar dan tersembunyi yang penuh kepentingan politik dan menyudutkan pihak tertentu. Menurut dia hal tersebut berkaitan erat dengan agenda politik jelang Pemilu Serentak 2024.
"Kenapa hal ini kami buat laporan di sini karena indikasi yang terduga ada skenario besar dan tersembunyi di dalam hal ini yang berkaitan dengan tahun politik. Karena tadinya (Hasnaeni) sudah mengakui itu tidak benar dan ada permohonan maaf dan segala macam tapi tiba-tiba ada pelaporan lagi," ucap dia.
"Kami menduga adanya indikasi atau ada skenario besar yang seolah-olah apakah dia akan gagalkan untuk pemilu atau bagaimana, ini yang diminta kepada Mabes Polri untuk bisa menyelidiki ini," sambung Edison.
2. Pihak Hasnaeni dinilai membuat publik gaduh dan bingung
Sementara itu, Ketua AMPD Gulam Dhofir mengatakan, keputusan diadukannya Hasnaeni ini dilakukan setelah internal AMPD menganalisis dampaknya terhadap kepercayaan publik kepada lembaga penyelenggara pemilu.
"Jadi kami dengan tim, setelah melakukan analisis dan diskusi dengan tim, kami menduga ada beberapa hal yang timpang terhadap usaha-usaha yang dilakukan untuk menurunkan partisipasi masyarakat terhadap kepercayaannya kepada penyelenggara pemilu baik itu di KPU maupun di Bawaslu," ucap dia.
Gulam juga menjelaskan, sikap Hasnaeni yang sudah meminta maaf namun kembali melaporkan Hasyim ke DKPP menimbulkan kegaduhan.
"Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, apakah benar hal-hal yang dituduhkan kepada ketua KPU itu, padahal yang dulunya diadukan kepada dkpp sudah dicabut oleh kuasa hukum yang lama. Kemudian sudah minta maaf dan ada videonya yang dilakukan secara terang-terangan, tapi kok masih bisa diajukan lagi, ini kan bagi kami suatu masalah yang ada maksud tertentu terhadap lembaga ini," tutur dia.
3. AMPD lengkapi bukti pengaduan
Lebih lanjut, Gulam memastikan pengaduan tersebut dilengkapi dengan sejumlah bukti, di antaranya sejumlah berita yang memuat pernyataan pihak Hasnaeni dan kuasa hukumnya. Pihaknya mengaku siap memberikan bukti tambahan lainnya jika dirasa diperlukan.
"Yang jelas bahwa bukti dari teman-teman media sudah sangat jelas itu karena itu dipublish kepada masyarakat sehingga dianggap itu benar oleh masyarakat. Padahal itu tidak benar dan di situlah kebohongannya itu. Soal nanti apakah perlu bukti tambahan, ya kita akan bantu pihak Mabes bareskrim untuk memberikan tambahan bukti lain," imbuh dia.
