270 Ribu Warga Dinonaktifkan BPJS, Pramono Pastikan Layanan Tetap
- Pemprov DKI tetap berikan layanan kesehatan
- Pengaktifan kembali melalui dinsos
- Pemprov akan alihkan ke PBI Pemda
Jakarta, IDN Times. -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, tercatat sekitar 270 ribu warga Jakarta terdampak reaktivasi kepesertaan BPJS PBI JK.
"Kalau di Jakarta dihitung berapa yang kemudian perlu direaktivasi atau sudah atau belum, kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak," ujar Pramono dikutip laman resmi Pemprov DKI, Rabu (11/2/2026).
1. Pemprov DKI tetap berikan layanan kesehatan
Pramono memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan tetap memberikan pelayanan kesehatan Peserta Bukan Penerima Upah Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang mengalami penonaktifan.
"Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Untuk kemudian mengatasi, menanggulangi, kalau masyarakat yang katakanlah dari 270.000 itu terkena, Pemerintah Jakarta harus memberikan pelayanan yang sama. Tidak ada berkurang," jelas Pramono.
2. Pengaktifan kembali melalui Dinsos
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menjelaskan, pengaktifan kembali atau pengalihan segmen jaminan kesehatan dapat diurus sesuai prosedur yang berlaku melalui Dinas Sosial. Jika masuk dalam Desil 1-5, maka status kepesertaan akan diaktifkan kembali.
"Tetapi kalau tidak emergency, maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Tentu nanti sesuai prosedur akan melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu," jelasnya.
3. Pemprov akan alihkan ke PBI Pemda
Namun, bagi masyarakat yang membutuhkan layanan darurat, Pemprov DKI akan membantu untuk mengalihkan layanan kesehatan ke segmen PBI Pemda.
"Untuk masyarakat yang memang membutuhkan layanan-layanan yang darurat atau layanan-layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat segala macam, maka ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda, untuk ikut segmen yang dibayarkan oleh Pemda," kata Ani.
