Dino Patti Djalal Soroti Deforestasi, Minta Hutan Papua Dilindungi

01 Agu 2026, 15:30 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Dino Patti Djalal Soroti Deforestasi, Minta Hutan Papua Dilindungi

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya Sih

Gini Kak

Dino Patti Djalal meminta pemerintah melindungi hutan Papua, gambut, dan mangrove, seraya memperingatkan deforestasi untuk food estate Wanam berisiko secara ekonomi, sosial, dan emisi.
Dino mendukung proyek PLTS 100 gigawatt yang disebut menunggu perpres, dengan proyek percontohan dijadwalkan diresmikan dalam dua pekan dan estimasi kebutuhan dana Rp975 triliun.
Indonesia didorong menjadi pionir diplomasi iklim melalui G20, untuk mendorong kebijakan perubahan iklim meski Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dino Patti Djalal meminta pemerintah menjaga hutan Papua. Ia bilang menebang hutan bisa membuat udara makin kotor dan banyak hal jadi rugi. Pemerintah mau memakai 451 ribu hektare hutan untuk lumbung pangan. Dino juga mendukung listrik tenaga surya besar. Proyek itu akan mulai diresmikan dua minggu lagi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua dan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal meminta pemerintah untuk tetap menjaga kelestarian hutan di Papua. Pria yang pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri itu mengingatkan pemerintahan Prabowo Subianto biaya mahal yang harus dibaya bila deforestasi dibiarkan terjadi di Bumi Cendrawasih.

"Jika kita melakukan penebangan hutan di Papua, simpanan di bidang industri, transportasi dan energi akan hilang. Deforestasi Papua sangat berbahaya secara ekonomis, sosial dan melepas lebih banyak gas emisi ke udara," ungkap Dino dalam Bahasa Inggris ketika membuka acara Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026 di Balai Kartini, Jakarta Pusat pada Sabtu (1/8/2026).

"Jangan biarkan hal itu terjadi (deforestasi di Papua)," imbuhnya.

Hutan di Papua yang dirujuk Dino berlokasi di Wanam untuk dialihkan menjadi proyek lumbung pangan (food estate). Pemerintah siap melepas 451 ribu hektare kawasan hutan di Papua untuk mewujudkan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu.

Selain hutan di Papua, Dino turut meminta Prabowo agar juga melindungi keberadaan hutan mangrove dan kawasan hutan gambut. Ia ikut menyinggung capaian penting di era kepemimpinan Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo yang mengklaim deforestasi mengalami penurunan hingga 85 persen.

"Lindungi hutan, kawasan gambut, dan hutan mangrove kita. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, berhasil menurunkan deforestasi hingga 85 persen. Itu diakui oleh dunia internasional. Kita harus pertahankan momentum itu," tutur dia.

Meskipun klaim itu dibantah oleh kelompok masyarakat sipil seperti Greenpeace Indonesia. Dalam catatan mereka, di bawah kepemimpinan Jokowi, tingkat pembabatan hutan meningkat 2,45 juta hektare pada periode 2003 hingga 2011.

1. FPCI dukung proyek PLTS 100 gigawatt yang segera diluncurkan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto saat menggelar pertemuan dengan pengusaha KADIN Pusat dan Daerah seluruh Indonesia, Jumat (31/7/2026). (Youtube/Sekretariat Presiden)

Dino juga menggunakan forum INZS 2026 untuk menyampaikan dukungannya terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surga (PLTS) 100 gigawatt. Dino mengaku sudah berbicara dengan Asisten Khusus Presiden bidang komunikasi dan analis kebijakan, Dirgayuza Setiawan, proyek itu akan diresmikan Prabowo dalam dua pekan ke depan. Program ini sangat penting lantaran salah satu contoh langkah untuk mengurangi emisi. Selain itu, juga bisa menambah pasokan listrik.

(Proyek) ini harus segera dijalankan. Saya yakin Presiden Prabowo serius mengenai hal ini. Yuza baru saja menunjukkan ke saya, proyek percontohan pertama (PLTS) akan diresmikan dalam dua minggu ke depan," tutur dia.

"Proyek ini harus segera terwujud meski sulit. Tetapi China berhasil membangun pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt hanya dalam kurun waktu enam bulan. Sedangkan, Indonesia berpeluang besar mencapai itu dalam waktu tiga hingga empat tahun," imbuhnya.

Saat ini, kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) tersebut, proyek tersebut tinggal menunggu perpres yang diteken oleh Prabowo. Ia menyebut calon investor akan semakin yakin terhadap Indonesia bila proyek PLTS 100 gigawatt itu tetap terwujud meskipun kondisi perekonomian tengah tidak baik-baik saja.

"Dana ESG (Environmental, Social and Governance) akan mengalir masuk ke Indonesia," tutur dia.

2. Dino berharap Prabowo serius menangani program PLTS 100 gigawatt seperti program MBG

Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). (Youtube.com/Sekretariat Presiden)

Dino juga mengurai harapan Prabowo akan serius menjalankan program PLTS 100 gigawatt seperti ketika ia meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keseriusan itu terlihat dari alokasi anggaran yang dikucurkan. Itu sebabnya INZS 2026 mengambil tema 'It's Time to Deliver'.

Sedangkan, untuk program PLTS 100 gigawatt, diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp975 triliun. "Saya berharap Presiden Prabowo serius dengan program PLTS 100 gigawatt seperti sikapnya yang juga serius dalam program MBG. Saya melihat beberapa kepala mengangguk tanda setuju," katanya.

Ia pun kembali meminta kepada Dirgayuza agar melaporkan harapannya itu ke Prabowo.

3. Indonesia diharapkan bisa menjadi pionir dalam diplomasi iklim

Ilustrasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Lingkungan. (Pexels.com/Kritsada Seekham)

Indonesia diharapkan juga bisa menjadi pionir dalam diplomasi iklim. Apalagi Indonesia merupakan anggota G-20. Negara-negara anggota G-20 menyumbangkan 80 persen gas emisi karbon ke udara.

"Jadi, kita harus memanfaatkan keanggotaan kita di G-20 untuk mendorong perkembangan kebijakan perubahan iklim terlepas dari kebijakan yang sudah diterapkan oleh Amerika Serikat (AS)," katanya.

Presiden AS, Donald Trump memutuskan negara yang dipimpinnya keluar dari Perjanjian Paris yakni kesepakatan internasional yang mengikat secara hukum mengenai perubahan iklim. Tujuan dari perjanjian itu yakni menahan kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat celcius dan di bawah 2 derajat celcius.

Menurut Dino, yang dilakukan Trump sangat tidak adil. Sebab, Negeri Paman Sam boleh tetap mencemari lingkungan lantaran hengkang dari perjanjian Paris. Sementara, negara-negara lain, termasuk Indonesia harus berkorban untuk menurunkan suhu global.

"Itu sangat-sangat tidak adil. Indonesia harus menyampaikannya lewat platform G-20," tutur dia.