- Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian
- Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat
- Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
- Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol
- Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia
- Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional)
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian
- Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat
- Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
- Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri
- Rancangan Undang-Undang tentang Wabah
- Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan
- Rancangan Undang-Undang DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah
DPR Setuju 39 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023, Ini Daftarnya
1. Semua anggota DPR yang hadir setuju 39 RUU masuk Prolegnas prioritas tahun 2023
Badan Legislasi Rapat Kerja dengan Menkumham dan PPUU DPD RI terkait dengan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman) "Apakah laporan Baleg mengenai penetapan Prolegnas perubahan RUU Prioritas Tahun 2022, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas perubahan keempat RUU Tahun 2020-2024 tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).
Setelah anggota DPR RI yang hadir menyatakan setuju, Ketua DPR Puan Maharani langsung ketuk palu sebagai tanda disetujuinya RUU Prolegnas Prioritas 2023.
2. Telah disepakati dalam rapat kerja bersama pemerintah dan DPD
Ilustrasi Badan legislasi DPR RI (IDN Times/Irfan Fathurohman) Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi alias Awiek menjelaskan, daftar 39 RUU Prolegnas Prioritas 2023 disepakati dalam rapat kerja bersama pemerintah dan DPD pada 12 Desember 2022.
"Baleg pada tanggal 12 Desember 2022 melaksanakan rapat kerja yang ketiga dengan pemerintah dan DPD RI yang pada akhirnya memutuskan dan menyepakati untuk mengeluarkan 2 RUU dari daftar Prolegnas prioritas tahun 2023," kata Baidowi dalam paparannya.
"Dengan dikeluarkannya dua RUU tersebut dari Prolegnas RUU prioritas tahun 2023, maka pertama, Prolegnas RUU perubahan prioritas tahun 2022 sebanyak 32 RUU. Kedua, Prolegnas RUU prioritas tahun 2023 sebanyak 39 RUU dengan rincian 24 RUU diusulkan oleh DPR RI, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 3 RUU diusulkan oleh DPD RI. Ketiga, Prolegnas RUU perubahan keempat tahun 2020-2024 sebanyak 259 RUU," imbuh dia.
3. Deretan RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2023
Badan Legislasi Rapat Kerja dengan Menkumham dan PPUU DPD RI terkait dengan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman) Berikut ini 39 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2023:
