Jakarta, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menolak anggaran pembangunan sekolah asrama SMK 74 karena ditentang oleh sejumlah anggota Badan Anggaran di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12).
Padahal Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan sempat mengesahkan anggaran pembangunan SMK Pariwisata itu.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta pembangunan sekolah asrama tidak mendadak terlebih Pemprov DKI Jakarta tak memberi kajian matang tentang sekolah itu.
Taufik mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi calon pelajar sekolah asrama yang akan dibangun. Sekolah itu diperuntukkan bagi siswa yang keluarganya tidak kaya dan bagi siswa pintar.
"Kalau orang-orang gak pintar masuk boarding school, 50 sekolah bakal ditutup. Kami minta tiga tahun lalu Dinas Pendidikan (tapi) gak pernah nunjukin. Tiba-tiba sekarang bangun gedungnya dulu katanya," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12).
Ketua DPD Gerindra itu meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengkaji kembali dan menunda pembangunan sekolah asrama hingga 2021.
"Ini saya ingatkan jangan cuma bangun gedung sekolah, bapak sepakatinlah ini ditunda dua tahun," ujarnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga meminta Disdik DKI untuk meyakinkan dewan dari aspek rencana, kurikulum, dan urgensi pembangunan sekolah itu. Pras mengatakan bahwa Jakarta punya uang banyak namun tak bisa asal bangun sarana. Ia pun memutuskan untuk mencoret anggaran itu.
"Oke terima kasih saya putuskan untuk di-drop dulu ya," katanya sembari mengetok palu.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb