Jakarta, IDN Times - Mantan Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar Aziz Samual mengatakan, sepuluh ketua DPD tingkat II Golkar di Maluku, telah dinonaktifkan dari jabatannya. Hal ini berdasarkan arahan dari DPP Golkar.
Aziz menyebut penonaktifan tersebut terkait dukungannya terhadap pencalonan Bambang Soesatyo sebagai ketua umum Golkar.
"Itu benar (dinonaktifkan). Berhubungan erat karena sepuluh DPD yang mendukung Bamsoet itu," kata Aziz saat dihubungi, Rabu (10/7).
Aziz mengatakan 10 ketua DPD tingkat II dinonaktifkan. Mereka antara lain ketua DPD Kota Ambon, Kabupaten Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
Ia menjelaskan proses penonaktifan 10 ketua DPD dilakukan dalam forum rapat pleno DPD pada Selasa (9/7). Kendati, Aziz menilai rapat pleno tersebut tidak sah, karena hanya dihadiri wakil DPD tingkat I Maluku.
"Rapat pleno ya sebenarnya tidak sah, karena tidak dihadiri ketua dan sekretaris DPD. Jadi itu wakil DPD yang pimpin rapat bidang koordinasi," kata dia.
Aziz mengatakan penonaktifan 10 ketua DPD di Maluku berdasarkan arahan dari DPP Partai Golkar. Arahan itu berasal dari Koordinator Bidang Pemenangan Golkar Wilayah Timur DPP Golkar Melchias Mekeng.
"Kami dapat itu arahan dari saudara Melchias Mekeng untuk menonaktifkan. Jadi itu kan cara yang tidak benar, melanggar AD/ART," kata dia.
Merespons hal itu, Bambang Soesatyo mempersilakan ketua DPD II Golkar yang selama ini mendukung dirinya maju dalam Munas 2019, agar mencabut dukungannya supaya tidak dipecat.
"Saya persilakan mencabut dukungan agar tidak dipecat atau di-Plt (pelaksana tugas),” kata Bambang di kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7).
"Saya tidak ingin mereka jadi korban gara-gara mendukung saya," sambung pria yang akrab disapa Bamsoet.
Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga memprediksi persaingan pemilihan ketum Golkar dalam forum Munas akan berlangsung memanas, karena akan didominasi kedua nama tersebut.
Tak hanya soal adu kuat dukungan suara di daerah, kata Andi, faktor eksternal, seperti restu dari Presiden Joko Widodo sangat menentukan bagi kandidat, untuk menduduki posisi ketua umum Golkar selanjutnya.
"Karena kalau kita lihat restu Pak Jokowi. Siapa yang direstui Pak Jokowi, saya kira itu yang akan memimpin Partai Golkar nanti," kata Andi.