Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Syuro PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi buka suara terkait penolakan penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) oleh belasan orang. Menurut Suhaimi segala sesuatunya perlu dilihat dari aspek hukum.
"Kita gak larang seni budaya. Tetapi, dalam pelaksanaan di lapangannya itu harus berdasarkan kepada ketaatan hukum," ujarnya saat dihubungi, Kamis (12/12).
Suhaimi mengatakan bahwa penolakan adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun, Suhaimi mengingatkan bahwa sesuatu yang tak disetujui belum tentu harus dilarang.
"Jadi bukan karena saya gak berselera lalu saya larang. Kita enak bernegara karena ada patokan-patokan yang kita sepakati bersama," ujarnya.
Meski demikian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu juga tak melarang adanya penolakan dari belasan warga yang mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Namun, ia kembali menegaskan bahwa semuanya harus sesuai aturan.
"Protes silakan karena kan negara demokrasi. Jadi itu kan biasa saja," ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa DWP memberikan dampak positif bagi ibu kota dari segi keuangan. Menurutnya acara itu mendatangkan keuntungan bagi DKI setiap tahunnya.
"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (di tahun ini) dan itu bukan setahun ini aja, bertahun-tahun kan sudah ada di situ. Di hajat akhir tahun. Termasuk profit untuk DKI," jelas Prasetyo.