Eks Wantimpres Era Jokowi: Saya Kecewa Sekali dengan Mulyono
- Sikap tak netral Jokowi kecewa mantan Anggota Wantimpres
- Jokowi seharusnya bertindak sebagai negarawan, bukan juru kampanye di Pilkada 2024
Jakarta, IDN Times - Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Sidarto Dhanusubroto mengaku kecewa dengan sikap Jokowi belakangan ini. Bahkan Sidarto menyebut nama kecil Jokowi, yakni Mulyono.
Hal itu diungkap Sidarto yang hadir sebagai pemerhati masalah publik dalam diskusi yang digelar Imparsial bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, bertajuk "Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pilkada: Bayang-Bayang Jokowi di Rezim Prabowo" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).
1. Jokowi harusnya jadi negarawan, bukan juru kampanye
Sidarto menjelaskan, sikap Jokowi yang mengecewakan karena seharusnya ia bertindak sebagai negarawan, bukannya menjadi juru kampanye di Pilkada 2024.
“Soal Jokowi, kebetulan saya dua periode jadi wantimpres, saya dekat, mulai dia dari wali kota, gubernur, jadi presiden, saya sangat dekat. Tapi enam bulan ini saya kecewa sekali dengan Mulyono,” kata Sidarto.
2. Soroti sikap Jokowi yang disebut membangkang dari PDIP
Menurut Sidarto, Jokowi dibesarkan oleh PDIP yang sudah seperti orangtuanya, mulai dari pengusaha kayu, menjadi wali kota, gubernur hingga presiden. Namun sayangnya sekarang, Jokowi justru berusaha menghancurkan PDIP yang membesarkannya.
“Baik tidak itu? Sangat tidak baik. Kalau dia pensiun, seharusnya dia seorang sosok negarawan, bukan justru memihak lawan politik dari PDIP. Dia melawan orang tua yang membesarkan dia. Sangat tidak baik,” tutur Sidarto.
“Saya dekat dengan beliau, dalam six months terakhir, saya kecewa sekali dengan dia dukung Ahmad Luthfi,” sambung dia.
3. Sidarto kritisi praktik politik uang
Sidarto juga mengkritisi netralitas aparat Polri-TNI di Pilkada 2024. Menurutnya, demokrasi di Indonesia saat ini cukup dengan istilah NPWP, yakni “Nomor Piro, Wani Piro”.
“Bagi saya, demokrasi di Indonesia itu masih NPWP, Nomor Piro Wani Piro, jadi apa saja. Jadi kepala daerah, anggota dewan, jadi apa saja itu semua dengan uang,” ucap Sidarto.
Selain itu, ia juga menyoroti logistik di pemilu diduga datang dari para oligarki yang punya kepentingan untuk membuat proyek di pemerintahan.
“Untuk jadi gubernur ratusan miliar rupiah, dibantu bohir, nanti waktu jadi, proyek diambil bohir, akhirnya apa, dalam 20 tahun jalan, jembatan ambrol kabeh,” katanya.
“Dengan bangunan seperti sekarang yang dibantu bohir karena pemilihan NPWP tadi, di Eropa, di negara maju, tokoh itu dibiayai publik. Obama menjadi presiden dua kali dibiayai publik. Kamala Harris walaupun kalah dibiayai publik. Di sini, tokoh membiayai publik, inilah sumber korupsi di sini, ya,” tuturnya.
