Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Epidemiolog: PPKM Tak Bisa Dicabut Sampai Status Pandemik Dihentikan

Kepadatan penumpang saat jam berangkat kerja di Stasiun Tanah Abang di Jakarta saat masa pandemi COVID-19. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Kepadatan penumpang saat jam berangkat kerja di Stasiun Tanah Abang di Jakarta saat masa pandemi COVID-19. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) erat kaitannya dengan pengendalian pandemik. Sehingga, status tersebut tidak bisa dihentikan begitu saja.

Dicky mengatakan, PPKM jadi alat pengendalian COVID-19 yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan terbukti mengendalikan kasus.

"Jadi selama pandemik statusnya belum dicabut maka PPKM gak bisa dicabut atau diberhentikan dulu karena jadi payung," ujar Dicky dalam pesan suara yang diterima IDN Times, Rabu (25/5/2022)

1. Masa transisi khawatir akan gagal jika PPKM dicabut

Seorang karyawan esensial memakai masker pelindung berjalan melewati tulisan 'Heroes Wear Masks' di Melbourne setelah menjadi kota pertama di Australia yang mewajibkan memakai masker pelindung di tempat umum sebagai upaya membatasi penyebaran penyakit virus korona (COVID-19), Australia, Kamis (23/7/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Sandra Sanders)
Seorang karyawan esensial memakai masker pelindung berjalan melewati tulisan 'Heroes Wear Masks' di Melbourne setelah menjadi kota pertama di Australia yang mewajibkan memakai masker pelindung di tempat umum sebagai upaya membatasi penyebaran penyakit virus korona (COVID-19), Australia, Kamis (23/7/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Sandra Sanders)

Dicky khawatir jika PPKM dicabut ditengah masa transisi, maka akan gagal menyiapkan prasyarat prosedur perubahan perilaku menuju post pandemik. Apalagi, saat ini ancaman wabah lain tengah mengintai.

"PPKM mungkin bisa mengingatkan lagi kewajiban kita di tengah pelonggaran masker. Ingat meskipun cakupan vaksinasi juga sudah mendekati 100 persen, ini buka solusi pandemik karena banyak solusi yang dilakukan secara paralel," ujarnya.

2. Pemerintah berpeluang besar menghapus PPKM

Ilustrasi/Kepadatan kendaraan di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021) pada hari ketiga pemberlakuan PPKM Darurat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Ilustrasi/Kepadatan kendaraan di ruas Tol Jagorawi, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (5/7/2021) pada hari ketiga pemberlakuan PPKM Darurat. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah berpeluang besar menghapus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam waktu secepatnya.

"Kalau situasi sudah terkendali, masa PPKM terus," kata Muhadjir Effendy dikutip ANTARA.

3. Penerintah pertimbangkan masukan pakar

Penumpang antre memasuki Stasiun Tanah Abang di Jakarta, Senin (7/2/2022). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Penumpang antre memasuki Stasiun Tanah Abang di Jakarta, Senin (7/2/2022). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Muhadjir mengatakan, pemerintah tetap mempertimbangkan secara matang masukan dari berbagai pakar dalam memutuskan penghapusan PPKM.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, peluang pemerintah untuk menghapus ketentuan PPKM sangat besar dan akan diterapkan secepatnya.

"Sangat besar peluangnya (menghapus PPKM). Secepatnya," kata Muhadjir saat menjawab kapan PPKM akan dihapus.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Dini Suciatiningrum
EditorDini Suciatiningrum
Follow Us