Fadli Zon Bantah Sejarah Prabowo Terlibat Penculikan Aktivis: Gak Pernah Ada Bukti
- Fadli Zon bantah Prabowo terlibat penculikan aktivis
- Fadli Zon sebut krisis moneter dan ekonomi jadi sebab reformasi
- Fadli Zon pastikan sejarah yang ditulis tidak mengandung konflik etnik, agama dan ras
Jakarta, IDN Times - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon membantah bahwa Presiden Prabowo Subianto terlibat dalam penculikan aktivis pada 1997 sampai 1998 atau menuju Reformasi.
Awalnya, Fadli Zon ditanya Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, tentang apakah keterlibatan Prabowo Subianto dalam penculikan aktivis akan ditulis dalam revisi buku sejarah Indonesia.
“Misalnya, apakah nanti akan ada peristiwa di mana Pak Prabowo Subianto terlibat dengan penculikan aktivis?” tanya Uni Lubis dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
“Gak pernah ada bukti juga,” jawab politikus Gerindra itu.
1. Fadli Zon sebut Presiden Habibie memberhentikan Prabowo dengan hormat
Uni Lubis kemudian menyinggung keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI yang memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran karena terbukti terlibat dalam penculikan dan penghilangan orang paksa terhadap sejumlah aktivis.
“Yang menjadikan Pak Prabowo diberhentikan juga bukan kasus itu. Coba diperiksa aja lagi. Dan diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Habibie ketika itu,” kata Fadli Zon.
2. Fadli Zon sebut krisis moneter dan ekonomi jadi sebab reformasi
Fadli Zon kemudian mengutarakan pendapat pribadinya, bahwa peristiwa yang membuat terjadinya reformasi itu adalah krisis moneter dan krisis ekonomi.
“Krisis yang kemudian menjadi krisis politik dan krisis multidimensi. Tapi itu kan pendapat pribadi saya,” ujar dia.
Uni Lubis kemudian menyindir bahwa sejarah ditulis sang pemenang. Hal itu juga yang dilakukan Bongbong Marcos, merevisi buku sejarah.
“Sekarang pertanyaannya. Kalau kita 26 tahun tidak menulis sejarah itu salah nggak?” kata Fadli Zon.
“Harus diupdate. Tetapi updatenya harusnya tidak tebang pilih,” jawab Uni Lubis
“Nah makanya siapa yang harusnya menulis sejarah? Sejarawan, politisi, aktivis?” tanya lagi Fadli Zon.
“Sejarawan,” timpal Uni Lubis.
3. Fadli Zon pastikan sejarah yang ditulis tidak mengandung konflik etnik, agama dan ras
Uni Lubis pun menyimpulkan bahwa, Fadli Zon akan menerima sejarah yang ditulis oleh sejarawan tanpa intervensi.
Namun, Fadli Zon menegaskan, sejarah yang ditulis juga memiliki batasan.
“Kalau misalnya ditulis dalam satu peristiwa tertentu yang bisa men-trigger orang malah berantem gara-gara itu. Misalnya konflik etnik, atau konflik religi, atau rasial misalnya. Itu kan harus ada intervensi, ada wisdom di situ,” ujar dia.
Fadli Zon mengatakan, revisi sejarah ini akan dituangkan dalam 10 jilid. Buku ini nantinya direncanakan terbit pada 17 Agustus 2025 atau tepat 80 tahun Indonesia Merdeka.
