Pendukung Prabowo Minta Aktor Intelektual Demo Muncul ke Publik
- Relawan Prabowo dari GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, meminta aktor intelektual aksi 27 Agustus 2026 di DPR/MPR tampil terbuka dan bertanggung jawab.
- Syahganda mengimbau publik tidak terprovokasi isu RUU Perampasan Aset serta meminta politisi menghindari pernyataan yang dapat memicu kerusuhan, status darurat, dan gangguan program pemerintah.
- Ia mendesak Presiden Prabowo menindak pihak yang menciptakan instabilitas, sementara peserta aksi diminta rasional dan aparat mengidentifikasi potensi penunggangan demonstrasi.
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Direktur Global Research on Economics, Advance Technology, and Politics (GREAT) Institute, Syahganda Nainggolan, meminta aktor intelektual demo 27 Agustus 2026 di Gedung DPR RI/MPR RI agar muncul terbuka ke publik.
Pendukung Presiden Prabowo Subianto itu menyebut langkah tersebut penting agar masyarakat awam dari daerah tidak terseret menjadi "tameng" atau korban di lapangan, sekaligus mencegah penunggangan politik yang berpotensi memicu destabilisasi nasional, serta mengganggu program-program strategis pemerintah.
"Saya secara pribadi meminta agar pihak-pihak yang akan melakukan gerakan-gerakan besar di Jakarta memunculkan diri sebagai penanggung jawab sesungguhnya. Jangan kemudian seperti sekarang. Saya melihat semua orang akan datang ke Jakarta mengklaim mewakili dirinya masing-masing," kata Syahganda, dalam diskusi dan konferensi pers bertajuk "Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional" yang digelar di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
1. Perlindungan terhadap stabilitas dan program pemerintah Prabowo
Kurniawan, Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP) dalam Diskusi dan Konferensi Pers Menjaga Stabilitas Politik dan Kondusifitas Nasional, di Resto & Cafe Sleepes Owl Dining, Jalan Tebet Utara Raya No.27, Jakarta Selatan, Rabu (26/08/2026). (IDN Times/ Umi Jari Widayah) Syahganda juga mengimbau publik agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang berpotensi memicu kerusuhan sosial atau status darurat. Langkah ini dinilai penting demi menjaga keberlanjutan program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
Syahganda menilai pemerintah telah bertindak nyata merebut kembali jutaan hektare lahan sawit dan tambang ilegal, sehingga gerakan penuntutan pembentukan RUU Perampasan Aset tidak boleh ditunggangi untuk kepentingan destabilisasi.
"Kita berharap bahwa tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan seperti tahun lalu yang mengancam stabilitas nasional, menghancurkan stabilitas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan melemahkan. Padahal saat ini Prabowo baru akan dua tahun mengejar sukses program yang sangat ambisius tapi sangat penting untuk rakyat banyak, seperti program MBG, program Koperasi Desa Merah Putih, program Sekolah Rakyat, dan program-program kerakyatan lainnya," kata dia.
2. Politisi diimbau tidak menyulut api
Teuku Helmi, Ketua Umum DPP RAMPAS Setia 08, dalam Diskusi dan Konferensi Pers Menjaga Stabilitas Politik dan Kondusifitas Nasional, di Resto & Cafe Sleepes Owl Dining, Jalan Tebet Utara Raya No.27, Jakarta Selatan, Rabu (26/08/2026). (IDN Times/Umi Jari Widayah) Syahganda juga meminta para politisi jangan memberikan statetment yang menyulut api, seperti pernyataan Ketua Projo Budi Arie Setiadi terkait percepatan Pemilu 2029.
"Kita ingin menjaga kondusivitas di Jakarta, di mana menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo ada spekulasi-spekulasi bahwa akan terjadi percepatan. Seperti kemarin ada bekas menteri yang mengatakan instingnya akan terjadi percepatan, bukan 2029," kata dia.
"Hal-hal seperti itu mari kita jaga, kita tidak boleh menyulut api. Karena kalau api itu disulut, akan memancing situasi darurat—baik darurat sipil maupun darurat militer, yang nantinya membuat program-program Presiden Republik Indonesia yang dinanti-nantikan oleh rakyat Indonesia selama puluhan tahun merdeka, bisa gagal," kata Syahganda.
3. Minta Presiden Prabowo bertindak tegas
Presiden Prabowo Subianto saat menggelar pertemuan dengan pengusaha KADIN Pusat dan Daerah seluruh Indonesia, Jumat (31/7/2026). (Youtube/Sekretariat Presiden) Syahganda juga menyampaikan tiga tuntutan, salah satunya meminta kepada Presiden Prabowo secara tegas menindak jika ada unsur-unsur nasional, baik yang berkuasa maupun yang sedang di luar kekuasaan, melakukan kerja-kerja politik yang menciptakan instabilitas.
"Bapak sebagai Panglima tertinggi di Republik Indonesia, untuk sekali ini bertindak tegas kepada siapa pun yang ingin merongrong Bapak. Karena saya yakin mayoritas rakyat Indonesia mencintai Bapak," kata dia.
Selain itu, Syahganda meminta demonstran membatasi diri, bertanggungjawab, dan rasional. Jangan ada yang menghasut untuk membuat Jakarta menjadi tidak kondusif.
"Saya juga meminta kepada aparatur negara—intelijen, kepolisian, dan tentara—untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penunggangan terhadap demo-demo rakyat seperti sekarang ini. Agar aspirasi yang disampaikan murni menjadi aspirasi rakyat yang sebenarnya," katanya.
