Gerindra Pastikan Penyadapan Presiden Tak Ganggu Kerja-Soliditas Pemerintah

Di sisi lain, Gerindra mengapresiasi dan mendukung langkah Kapolri beserta jajaran Mabes Polri, khususnya Bareskrim dan Divisi Propam, yang menindak pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun institusi.

Sugiat menilai penetapan tersangka terhadap oknum yang terlibat, termasuk perwira tinggi, menunjukkan prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua pihak.

Meski demikian, ia meminta Polri tidak berhenti hanya pada eksekutor lapangan. Bareskrim diminta mengungkap pihak yang diduga menjadi otak penggerak, pemberi perintah, hingga penyandang dana di balik aksi penyadapan tersebut.

Sugiat menilai tindakan menembus sistem pengamanan presiden sulit dilakukan hanya atas inisiatif pribadi, tanpa adanya perintah atau dukungan sistemik.

Sugiat juga meminta aparat penegak hukum mendalami motif di balik dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Menurutnya, penyidik perlu memastikan apakah tindakan tersebut murni merupakan kejahatan informasi, memiliki motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau melibatkan jaringan dan kepentingan pihak eksternal tertentu.

Selain itu, penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Termasuk memastikan kemungkinan keterlibatan institusi lain, pihak swasta, maupun aktor lain yang memanfaatkan oknum tertentu untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan.

"Penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor lain yang memanfaatkan oknum-oknum tersebut untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan," tegas Sugiat.

Sugiat menilai penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dipandang sebatas pelanggaran etik atau kejahatan siber biasa. Ia menyebut tindakan tersebut berpotensi mengancam keamanan dan kedaulatan negara.

Karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan informasi dan intelijen negara, termasuk pemeriksaan personel di lingkaran pengamanan terdekat Presiden.

Lebih lanjut, Sugiat mengatakan, kasus tersebut harus menjadi momentum pembenahan internal agar tidak ada lagi oknum atau kekuatan terselubung yang berupaya mengganggu stabilitas pemerintahan dari dalam.

Ia meminta aparat mengusut seluruh pihak yang terlibat tanpa memandang jabatan maupun kekuatan yang dimiliki. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Di sisi lain, Gerindra mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai kasus tersebut, dan mempercayakan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

"Partai Gerindra mengajak seluruh pihak dan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar diusut tuntas hingga ke akar-akarnya sesuai perundang-undangan yang berlaku," imbuh Sugiat.