Golkar dan Sejarah Konflik di Pucuk Pimpinan

03 Jul 2019, 21:45 WIB

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Jakarta, IDN Times - Kalau ada partai politik yang tetap awet meski berulang kali dihantam konflik internal, barangkali partai itu bernama Golongan Karya (Golkar). Sejarah mencatat, partai berlambang pohon beringin ini berkali-kali diterpa isu perpecahan. Namun sampai saat ini Golkar tetap eksis. Bahkan mereka masuk tiga besar dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Eksistensi Golkar di dunia politik tanah air memang layak diacungi jempol. Sekedar informasi, Golkar didirikan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat itu Golkar masih bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya (Golkar).

Nah, berikut riwayat konflik di tubuh Parti Golkar.

1. Golkar terpecah menjadi dua, yaitu kubu Abirizal Bakrie dan Agung Laksono

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Pada akhir 2014 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil munas Bali dan Agung Laksono hasil munas Jakarta. Pada awal Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono.

Pada bulan April 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela menunda pelaksanaan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menkumham Yasonna laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

2. Kisruh semakin memanas, keduanya mengaku sebagai kepengurusan yang sah

IDN Times/Linda Juliawanti

Pada 10 Juli 2015, empat hakim yang mengadili kasus tersebut, yaitu Arif Nurdu'a, Didik Andy Prastowo, Nurnaeni Manurung dan Diah Yulidar memutuskan menolak gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie terkait dualisme kepengurusan partai.

Putusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim PTUN Jakarta. Dengan dibacakannya putusan PTUN itu, kepengurusan Golkar yang kemudian diakui oleh pengadilan adalah hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainudin Amali sebagai sekjen.

3. Aburizal Bakrie sempat menang di tingkat Mahkamah Agung

IDN Times/Linda Juliawanti

Namun, pada Oktober 2015, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie. Ical biasa ia disapa mengatakan dengan memenangkan kasus di MA, Partai Golkar siap menatap masa depan. Kisruh yang sempat mengguncang partai beringin dianggap sudah menjadi masa lalu.

Dia bertekad untuk menata kembali organisasi partai dengan merekatkan kedua kubu. Bahkan, Golkar juga tengah menyiapkan Musyawarah Nasional yang akan pada helat tahun 2019.

4. Dualisme berakhir melalui Munaslub dengan memilih Setya Novanto sebagi ketua umum baru

ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Januari 2016 Mahkamah Partai Golkar (MPG) menunjuk Bacharuddin Jusuf Habibie dan Jusuf Kalla (JK) untuk memimpin tim transisi Partai Golkar. Menurut Hakim Ketua, Muladi, tim transisi akan menentukan peserta munas, panitia, tanggal, tempat, aturan dan ketentuan yang aspiratif demokratis terbuka dan akuntabel. JK kemudian menyebut cara untuk menyatukan Golkar yakni melalui rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Kedua kubu juga sepakat untuk menyelenggarakan Munaslub pada pertengahan tahun 2016. Dualisme kepemimpinan ini resmi berakhir pada 17 Mei 2016 di mana Setya Novanto terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar yang baru dalam penyelenggaraan Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali.