Golkar Sebut Respons Parpol Soal Koalisi Permanen Cenderung Positif
- Tanggapan positif parpol terhadap wacana koalisi permanen
- Koalisi Indonesia Maju tetap solid menurut Sarmuji
- Peringatan agar hati-hati dalam mengatur koalisi permanen di RUU Pemilu
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan, wacana pembentukan koalisi permanen mulai dibahas oleh berbagai partai politik. Hanya saja, pembahasannya masih secara informal.
"Ya ngobrol informal, tanya-tanya, telepon-telepon," kata dia saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2025) malam.
1. Arah tanggapan parpol cenderung positif
Sarmuji mengatakan, tanggapan dari partai ialah agar kebijakan yang diambil tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Sejauh ini tanggapan dari parpol terhadap wacana koalisi permanen cenderung positif.
"Ya tadi, mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian memperhatikan aspirasi masyarakat. Tapi arahnya sih kelihatannya oke-oke saja," ujar dia.
2. Koalisi Indonesia Maju masih solid
Sarmuji lantas memastikan, parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju hingga saat ini masih dalam kondisi solid.
"Ya solid lah, insyaallah solid," katanya.
Sarmuji menegaskan tak ada keretakan dalam koalisi saat ini. Ia menyebut, perbedaan sikap politik merupakan hal yang wajar dalam dinamika koalisi.
"Koalisi permanen bisa terjadi, dan memang namanya koalisi itu pasti akan ada sikap-sikap politik yang akan didiskusikan secara intens ya," ujarnya.
"Jadi mungkin saja di awal-awal ada perbedaan, tetapi di ujungnya itu kemungkinan akan sama. Tentu nanti ada proses penyesuaian-penyesuaian," sambung dia.
3. Hati-Hati atur koalisi permanen di RUU Pemilu
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahamd Doli Kurnia, menanggapi usulan Koalisi Permanen dalam revisi undang-undang (RUU) Pemilu. Ia menilai melegalisasi Koalisi Permanen ke dalam sebuah undang-undang perlu kajian mendalam.
Ia mengatakan, legalisasi Koalisi Permanen justru akan menghambat keleluasaan partai politik (parpol) dalam menyalurkan gagasan mereka. Padahal, dalam sistem presidensial telah diatur bagaimana sebuah parpol atau gabungan parpol bergabung dalam sebuah pemerintahan mulai dari awal proses pemilu.
"Jadi menurut saya kita harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal. Karena nanti itu tidak akan membuat tidak adanya fleksibilitas, dalam membangun komunikasi politik yang berdasarkan visi dan misi periode itu," kata Doli kepada jurnalis, Kamis (11/12/2025).
Menurut Doli, koalisi dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik, dalam menjalankan program pemerintah pada sebuah periode tertentu. Ia pun khawatir bila sebuah koalisi harus dikunci dalam aturan tertentu, politik menjadi kaku.
"Kalau sudah dikunci dari awal, itu nanti bisa mengarah kepada terjadi kekakuan politik, tidak adanya kelenturan di dalam kita menyusun visi dan program bersama itu," kata dia.
